JAVASATU.COM- Wali Kota Malang Wahyu Hidayat optimistis Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) pada 2027 lebih rendah dan relatif normal dibandingkan tahun sebelumnya. Optimisme itu didasarkan pada upaya efisiensi anggaran, evaluasi program, serta sejumlah terobosan dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah.
Hal tersebut disampaikan Wahyu seusai rapat paripurna DPRD Kota Malang terkait pengambilan keputusan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD (P-APBD) Tahun Anggaran 2026, Selasa (15/9/2026).
Wahyu mengatakan, besaran SILPA tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan program dan regulasi yang berlaku. Ia berharap kondisi pada 2027 lebih terkendali sehingga SILPA tidak kembali berada pada kondisi seperti sebelumnya.
“Saya optimistis juga tidak akan sebesar tahun kemarin. Karena kemarin kan tidak jelas, ada regulasi yang memang tidak bisa sebetulnya seperti posisi yang memang harus masuk ke guru-guru, tapi akhirnya masuk ke masyarakat,” kata Wahyu.
Menurut Wahyu, efisiensi menjadi salah satu faktor yang diharapkan dapat membuat SILPA lebih terkendali. Pemerintah juga terus mencari terobosan agar program tetap berjalan dengan penggunaan anggaran yang lebih efisien.
“Di tahun 2027 untuk SILPA kita bisa relatif normal dan tentunya yang menjadi SILPA ini banyak berkait dengan efisiensi dan berkait dengan hal yang memang menjadi satu terobosan yang nilainya tinggi, tapi bisa kita efisiensikan,” ujarnya.
Wahyu menegaskan, besaran SILPA nantinya tetap bergantung pada kinerja pelaksanaan program dan regulasi. Karena itu, pemerintah tidak bisa memastikan angka tertentu sejak awal.
“Kalau target ini kan sulit ya, karena ini berkaitan dengan kinerja juga dan regulasi,” jelasnya.
Dalam pembahasan P-APBD 2026, Pemkot Malang juga melakukan evaluasi terhadap alokasi anggaran di sejumlah kecamatan. Sebagian anggaran digeser untuk membiayai program yang dinilai lebih prioritas.
Wahyu mengatakan, kebijakan tersebut dilakukan setelah pemerintah mengevaluasi kebutuhan di masing-masing wilayah. Pergeseran anggaran dinilai tidak akan mengganggu kinerja kecamatan.
“Ada beberapa prioritas yang memang harus kita alokasikan, jadi kita mengambil dan mengurangi dari kecamatan-kecamatan. Kita juga melakukan evaluasi. Kemarin kita pikir cukup dengan anggaran segitu, akhirnya ada beberapa program prioritas kita geser ke kegiatan-kegiatan yang berbeda,” katanya.
Ia memastikan pergeseran anggaran telah melalui pertimbangan agar pelayanan dan pembangunan di tingkat kecamatan tetap berjalan.
“Dengan pergeseran ini pasti sudah ada pertimbangan-pertimbangan bahwa itu tidak mempengaruhi kinerja yang ada di kecamatan,” ujar Wahyu.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang Amithya Ratnanggani Sirraduhita meminta Pemkot Malang memastikan program dalam P-APBD 2026 berjalan optimal. DPRD mencermati realisasi belanja infrastruktur yang masih terlihat rendah.
Amithya mengatakan, rendahnya realisasi anggaran infrastruktur perlu dipastikan bukan karena program tidak dikerjakan. Menurutnya, kondisi tersebut dapat berkaitan dengan mekanisme pembayaran proyek yang dilakukan secara bertahap atau termin.
“Harapan kami ini memang betul-betul karena persoalan teknis, bukan karena persoalan tidak dikerjakan, tapi hanya karena persoalan teknis, mekanisme pembayaran saja,” kata Amithya.
Dengan disahkannya P-APBD 2026, Pemkot Malang kini dituntut memastikan program yang telah dianggarkan dapat direalisasikan secara optimal. Efisiensi dan evaluasi pelaksanaan program diharapkan dapat membuat SILPA 2027 lebih terkendali dan relatif normal.
Tambahan informasi, rapat paripurna tersebut meliputi penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Kota Malang, pengambilan keputusan DPRD, penyampaian pendapat akhir Wali Kota Malang, serta penandatanganan keputusan DPRD dan berita acara. (har/arf)
