JAVASATU.COM- Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana meminta pendataan penerima bantuan sosial (bansos) di Kabupaten Kediri dibenahi dengan melibatkan pengurus Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW). Langkah ini diperlukan untuk memastikan data desil sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat sehingga bantuan tepat sasaran.
Mas Dhito, sapaan akrab Hanindhito, menilai pendataan dari bawah atau bottom up menjadi salah satu cara untuk memperbaiki ketidaksesuaian data penerima bansos. Sebab, masih ditemukan perubahan data desil yang tidak mencerminkan kondisi ekonomi warga sebenarnya.
Menurutnya, pembenahan data tidak cukup hanya mengandalkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Pemerintah membutuhkan keterlibatan masyarakat yang mengetahui langsung kondisi sosial ekonomi warga di lingkungannya.
“Bahwa sekarang dilakukan pendataan kependudukan secara digital, (tapi) untuk memperbaiki ketepatan bantuan sosial dan sebagainya itu tidak bisa dilakukan oleh Dinas Dukcapil sendiri,” kata Mas Dhito, Rabu (28/10/2026).
Salah satu upaya yang dilakukan Pemkab Kediri adalah mempercepat aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). Hingga 28 Oktober 2026, tercatat sebanyak 54.605 orang telah mengaktifkan IKD.
Program tersebut menjadi bagian dari upaya membangun sistem perlindungan sosial (Perlinsos) berbasis digital. Selain itu, Pemkab Kediri juga menyiapkan agen Perlinsos untuk memperluas keterlibatan masyarakat dalam pembenahan data penerima bantuan.
Hingga saat ini, lebih dari 5.000 orang telah terdaftar sebagai agen Perlinsos. Mereka diharapkan dapat membantu masyarakat mengusulkan warga yang benar-benar membutuhkan bantuan sosial.
Mas Dhito menegaskan, pendataan penerima bansos harus dilakukan berdasarkan kondisi riil di lapangan. Proses pengusulan maupun koreksi data tidak boleh dipengaruhi kepentingan pribadi, termasuk faktor suka atau tidak suka terhadap seseorang.
Karena itu, ia meminta ketua RT dan RW ikut berperan dalam memverifikasi kondisi ekonomi warga. Pengurus lingkungan dinilai memiliki pengetahuan langsung mengenai keadaan sosial dan ekonomi masyarakat di wilayah masing-masing.
“Saya berharap RT/RW ini bisa membantu kami melakukan koreksi bantuan sosial yang mana saat ini banyak juga desil yang tertukar,” tandasnya. (kur/arf)
