JAVASATU-GRESIK- Percepatan pembangunan infrastruktur Kali Lamong terus dilakukan. Pemerintah daerah bersama DPRD Gresik bersepakat untuk penuntasan problem yang berdampak banjir tahunan.
Hal itu tercetus dalam Dialog Terbatas berjudul “Percepatan Pembangunan di Tengah Pandemi” yang digelar Komunitas Wartawan Gresik (KWG) bersama DPRD Gresik pada Sabtu (20/11/2021) pagi.
Wakil Gubernur Jatim Emil Elistianto Dardak mengatakan, pemerintah provinsi mengapresiasi langkah pemda terkait komitmen percepatan pembangunan infrastruktur Kali Lamong.
“Provinsi menjadi penyeimbang daerah penyokong dan mandiri, Gresik salah satu condong mandiri. Pemerintah provinsi hadir secara program, nah ini lah bersama potensi sinergi program keseriusan pemkab melakukan anggaran pembebasan lahan kali lamong,” ujarnya.
Wagub Emil menambahkan, pihaknya juga siap mengawal anggaran dari pemerintah pusat yakni Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo agar tidak mengurangi anggaran.
Dikatakan dia, empat daerah yang dilalui Kali Lamong, wilayah Gresik paling luas. Yakni, mencapai 64 kilometer dari total panjang Kali Lamong sekitar 103 kilometer. Karena itu, selama ini Gresik menjadi daerah paling terdampak.
“Itu yang juga menjadi kendala, dalam kondisi saat ini semoga pemerintah pusat tidak mengurangi anggaran pembuatan tanggul dan parapet kali lamong. Sementara, pemkab sudah berkomitmen terhadap pembebasan lahan,” tambahnya.
Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid, terus mendorong penyelesaian Kali Lamong. Dirinya juga siap mengawal anggaran agar tidak ada pengurangan.
“Agar seiringan, pemerintah daerah busa melakukan komunikasi ke pusat ke DPR RI. Untuk memastikan dapat alokasi anggaran. Kami siap mengawal anggaran,” imbuh dia.
Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani menambahkan keseriusan pemerintah daerah dalam percepatan pembangunan infrastruktur Kali Lamong sudah dilakukan dengan pembebasan lahan.
Pria yang akrab disapa Gus Yani menambahkan, terkait pembangunan parapet tanggul merupakan wewenang pemerintah pusat melalui BBWS Bengawan Solo.
“Jangan sampai pembebasan lahan dilakukan tapi tidak dibangun oleh BBWS. Ini yang kami khawatirkan. Penanganan ini butuh komitmen bersama. Langkahnya harus sama dan beriringan. Itu yang jadi upaya kita bersama,” ujarnya.
Tak mau berdiam diri, pemerintah daerah kata Yani meminta pemerintah pusat untuk mendapatkan wewenang normalisasi dengan mengeruk Kali Lamong sehingga berdampak pada minimalis dampak banjir.
Kemudian di tahun 2021 ini, pengerjaan tanggul parapet telah dibangun di Desa Jono dan Tambakberas Kecamatan Cerme sepanjang 1,3 kilometer. Pengerjaan itu menggunakan APBN senilai Rp 100 miliar.
“Kita sudah dapatkan wewenang agar bisa normalisasi. Kita kolaborasi dengan Kota Surabaya juga untuk kebutuhan alat berat. Normalisasi ini setidaknya meminimalisir dampak banjir serta perbaikan tanggul,” imbuhnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Gresik M Abdul Qodir menambahkan, komitmen wakil rakyat dalam penanganan Kali Lamong serius. Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, pemda dan dewan sepakat mengalokasikan anggaran besar.
“Pembicaraan komitmen anggaran cukup untuk pengadaan lahan, pada 4 tahun RPJMD. Berapapun kebutuhan lahan kami siap. Setiap tahun 200 Miliar per tahun siap. Tapi problemnya, ketika dipercepat pembebasan lahan, tapi kami belum tahu BBWS apa bisa mengerjakan,” imbuhnya, menambahkan.
Banjir akibat luapan Kali Lamong, kata Qodir menjadi momok tersendiri bagi warga Gresik selatan. Setiap tahun, ribuan rumah terendam. Hektaran lahan persawahan petani juga terendam. Dengan kerugian Rp. 80-an miliar per tahun.
“Total kebutuhan lahan sekitar 282,7 hektare. Kebutuhan anggaran pembebasan lahan itu diperkirakan mencapai Rp 800 miliar,” terangnya.
Sebagai informasi, dalam dialog tersebut juga dihadiri pimpinan serta anggota DPRD Gresik, Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid, Wakil Gubernur Jatim Emil Elistianto Dardak serta Bupati Fandi Akhmad Yani.
Dalam dialog itu, penyelenggara kegiatan mengambil tiga tema besar yakni percepatan infrastruktur penanganan Kali Lamong, pembangunan sarana dan pra sarana pendidikan dan revitalisasi dan konektivitas jalan. (Bas/Arf)