JAVASATU.COM-BOJONEGORO- Dalam menggunakan anggaran Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Desa untuk membangun sektor infrastruktur jalan dan jembatan di Kabupaten Bojonegoro, Inspektorat Bojonegoro melakukan pengawasan dan pendampingan bersifat konsultatif.
“Inspektorat membuka ruang selebar-lebarnya untuk konsultasi bagi desa yang masih kesulitan dalam pelaksanaannya. Dalam monitoring juga banyak ditemukan beberapa hal terutama dalam administrasi pertanggungjawaban untuk membuat laporan penggunaan dana” terang Inspektur Inspektorat Bojonegoro Teguh Prihandono, Senin (21/3/2022).
Dia menerangkan, untuk pembinaan, inspektorat bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) untuk melakukan bimbingan teknis pengelolaan BKK Desa. Sedang pengerjaan jalan dan jembatan bekerjasama dengan Dinas PU Bina Marga.
Sementara untuk pengadaan barang dan jasa, ULP sudah memberikan bimbingan teknis termasuk soal peraturan Kepala LKPP terkait pengadaan barang dan jasa (PBJ) di desa.
“PU Binamarga ini pembinaan terkait bagaimana menyusun gambar, RAB dan ditindaklanjuti oleh perencana. Semua ini sudah dibimtekkan. Setelah semuanya, baru melakukan pengajuan pencairan,” tambah Teguh.
Diketahui, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, Jawa Timur, di bawah kepemimpinan Bupati Anna Mu’awanah terus berupaya membangun daerah hingga pelosok desa. Salah satunya dengan menggunakan anggaran Bantuan Keuangan Khusus (BKK)
Tercatat pada ABPD 2021, BKK Desa khusus jalan dan jembatan dialokasikan untuk 251 desa. Dalam pelaksanaan BKK Desa khusus jalan dan jembatan mensyaratkan unsur-unsur lelang di desa. Karena pagu anggaran yang disediakan rata-rata sebesar Rp 400 juta.
Pemkab sendiri melakukan prasyarat-prasyarat diantaranya menyiapkan regulasi agar cita-cita Bupati Anna untuk melakukan pembangunan merata hingga pelosok desa bisa terealisasi.
Menurut Inspektur Inspektorat Bojonegoro Teguh Prihandono, program prioritas Bupati Anna Mu’awanah ini diikuti dengan pembinaan dan penyiapan perangkat regulasi agar program berjalan lancar.
“Sebelumnya sempat tertunda karena harus menyiapkan SDM, perbup dan juknis. Tapi sekarang sudah lengkap,” ungkap dia. (Bam/Nuh)
