JAVASATU.COM- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kediri memastikan rehabilitasi gedung perkantoran yang rusak akibat aksi massa pada akhir Agustus 2025 akan sepenuhnya didanai pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana yang akrab disapa Mas Dhito mengatakan, hasil asesmen Kementerian PUPR menunjukkan Gedung DPRD Kabupaten Kediri mengalami kerusakan paling parah dan akan dirobohkan total untuk kemudian dibangun kembali.
“Dari Kementerian PU akan diratakan, maka akan ada penghapusan aset di kami. Kalau ada penghapusan aset berarti akan ada bangunan baru. Itu yang akan kami diskusikan dengan pimpinan DPRD,” kata Mas Dhito usai mendampingi Menteri PUPR Dody Hanggodo meninjau langsung lokasi, Minggu (14/9/2025).
Ia menambahkan, lokasi pembangunan kantor DPRD yang baru masih menunggu keputusan pimpinan legislatif. Opsi pembangunan tetap berada dalam satu kompleks dengan kantor bupati atau dipindah ke lokasi lain masih terbuka.
“Kalau rencana pindah atau tidak, keputusannya ada di pimpinan DPRD, bukan di eksekutif,” jelasnya.
Sementara itu, Menteri PUPR Dody Hanggodo menegaskan bahwa rehabilitasi akan dilakukan secepatnya sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, agar pelayanan publik segera kembali normal.
“Sesuai arahan Presiden, kami diminta segera membantu memperbaiki fasilitas umum yang terdampak aksi. Untuk Kediri, kita kerjakan full,” ujar Dody.
Menurut Dody, tingkat kerusakan tiap bangunan akan menentukan langkah penanganannya. Gedung DPRD yang rusak berat akan dibangun ulang dari nol, sementara kantor lain yang masih memungkinkan akan direhabilitasi.
“Kantor dewan itu harus kita robohkan dan bangun ulang. Yang lain kalau bisa direhab, kita rehab,” katanya.
Kementerian PUPR melalui Balai Penataan Bangunan, Prasarana, dan Kawasan (BPBPK) Jawa Timur telah melakukan identifikasi dan asesmen kerusakan di Gedung Kantor Sekretariat Daerah, Kantor DPRD, dan Gedung Kantor Bupati Kediri.
Dody menyebut, Kediri menjadi salah satu daerah dengan dampak terparah akibat aksi massa tersebut. Total anggaran untuk rehabilitasi dan pembangunan ulang gedung pemerintah di Kediri diperkirakan mencapai Rp100 miliar. (kur/arf)