JAVASATU.COM- Polemik yang menuding Anggota DPR RI Fraksi Golkar, Kombes Pol (Purn) Maruli Siahaan, pro terhadap perusahaan Toba Pulp Lestari (TPL) mendapat bantahan dari berbagai pihak, termasuk kalangan pengamat kebijakan publik.
Analis kebijakan publik dan politik nasional, Nasky Putra Tandjung, menilai tudingan negatif, penggiringan opini liar, dan framing sesat di berbagai platform media sosial yang menyebut Maruli pro PT TPL tidak bertanggung jawab dan tidak memiliki dasar kuat.
“Ia menilai tudingan itu tidak berdasar, tidak objektif, dan tidak konstruktif dalam menilai pernyataan Bapak Maruli Siahaan secara utuh dan menyeluruh di dalam rapat dengar pendapat (RDP) Direktorat Jenderal Penguatan HAM KemenHAM dan PT TPL pada Rabu (26/11/2025). Narasi tersebut sarat tendensi politik dan berpotensi memecah belah persatuan nasional,” ujar Nasky dalam keterangan tertulisnya, Kamis (11/12/2025) di Jakarta.
Menurutnya, narasi yang dibangun sebagian pihak sangat menyesatkan akal publik dan tidak sesuai fakta.
“Masyarakat jangan mudah percaya terhadap penggiringan opini liar dan data yang tidak diverifikasi kebenarannya,” tegasnya.
Alumnus Indef School of Political Economy Jakarta itu menjelaskan bahwa tudingan terhadap Maruli hanya berangkat dari asumsi dan potongan video yang diplintir. Ia menilai hal tersebut sebagai bentuk pembunuhan karakter.
“Sebagai bagian dari masyarakat sipil, kami keberatan jika Pak Maruli disebut pro TPL. Beliau pro rakyat, bukan pro perusahaan mana pun,” ujarnya.
Ia menambahkan, klaim tersebut menjurus pada fitnah dan provokasi sesat. Karena itu, ia mengajak masyarakat fokus pada penanganan bencana dan pemulihan korban di wilayah Sumatra, termasuk Sumut.
Ajak Publik Lebih Bijak dan Rasional
Lebih lanjut, Nasky menegaskan bahwa setiap tuduhan dalam negara hukum harus dibuktikan secara sah, bukan dimanipulasi melalui framing di media sosial. Ia menyebut taktik serangan personal seperti ini dikenal dalam praktik global sebagai decapitation strategy, yaitu upaya melemahkan tokoh kunci yang memainkan peran penting dalam kebijakan.
“Jika kita menggunakan pendekatan public choice theory, serangan seperti ini tidak netral. Ada aktor-aktor yang sedang berupaya menggeser peta kekuasaan dengan menyerang figur kunci,” jelasnya.
Dalam studi administrasi publik, lanjut Nasky, kohesi politik dan stabilitas legislatif adalah prasyarat keberhasilan implementasi kebijakan. Serangan terhadap Maruli dapat dibaca sebagai upaya menggoyang legitimasi dan kinerja beliau sebagai wakil rakyat.
“Civil society harus lebih cermat. Literasi publik harus ditingkatkan agar masyarakat tidak mudah termakan opini tanpa dasar empiris,” tegasnya.
Menurut Nasky, justru Maruli berperan sebagai penengah antara PT TPL dan masyarakat untuk mencari win-win solution. Dalam RDP, posisi Maruli sangat jelas: menempatkan proses hukum sebagai landasan utama.
“Yang ia pegang adalah proses hukum. Jika hukum dijalankan dengan adil, hasilnya baik bagi semua pihak,” katanya.
Nasky juga mendukung langkah Maruli yang meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memberikan penjelasan transparan mengenai dasar perpanjangan izin TPL. Ia menilai penjelasan resmi pemerintah penting agar publik tidak terjebak spekulasi.
Selain itu, ia mendukung desakan Maruli agar Kemenkumham membentuk tim investigasi independen untuk mengungkap potensi pelanggaran HAM, konflik agraria, dan persoalan di lapangan secara objektif.
Ia turut menyoroti aksi demonstrasi pro dan kontra yang terjadi, dan meminta pemerintah menelusuri apakah ada pihak yang menunggangi situasi.
“Dua-duanya harus diperiksa. Jangan sampai masyarakat dimanfaatkan dan dipecah belah,” katanya.
Sebagai mantan prajurit, menurut Nasky, Maruli menjunjung tinggi nilai demokrasi dan aturan hukum. Langkah Maruli dianggap penting dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat.
“Penyampaian saran dan aspirasi Pak Maruli sudah tepat dan logis. Ini bukti komitmen beliau memperbaiki tata kelola ruang dan menjaga kelestarian hutan di Sumut,” tegasnya.
Seruan Jaga Persatuan
Di akhir pernyataannya, Nasky mengajak seluruh pihak menjaga soliditas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ia menyebut tuduhan hoaks yang diarahkan kepada Maruli dilakukan oleh pihak-pihak yang ingin menjatuhkan citra politiknya justru ketika ia memperjuangkan aspirasi masyarakat terdampak konflik lahan dan persoalan lingkungan.
“Upaya Maruli di Senayan menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat kecil, bukan korporasi,” pungkasnya.
“Jangan biarkan satu demi satu wakil rakyat dihancurkan karena kita lalai membaca taktik lawan. Demokrasi sejati hanya bisa berdiri di atas kebenaran, bukan fitnah yang dibungkus opini,” tutupnya.
Penjelasan Maruli Siahaan
Sebelumnya, Anggota Komisi XIII DPR RI Maruli Siahaan telah memberikan klarifikasi terkait pernyataannya dalam RDP yang diberitakan secara keliru. Ia menegaskan bahwa narasi yang beredar tidak tepat karena pernyataannya dipotong dan diambil tanpa konteks.
“Jika melihat rekaman lengkapnya, posisi saya sangat jelas: menegakkan hukum, memeriksa izin, dan melindungi masyarakat,” ujarnya, Kamis (11/12/2025).
Maruli menekankan nilai keadilan hukum sebagai prinsip utama. Ia meminta KLHK dan Kemenhut menjelaskan dasar pemberian izin kepada TPL serta memeriksa apakah terdapat pelanggaran aturan. Ia juga mendorong aparat kepolisian memeriksa secara objektif baik potensi pelanggaran oleh perusahaan maupun masyarakat.
Selain itu, ia meminta Kemenkumham membentuk tim investigasi independen untuk menelusuri dugaan konflik agraria dan pelanggaran HAM.
Terkait demo di wilayah konsesi, Maruli mendesak pemerintah memastikan apakah ada pihak yang menunggangi aksi tersebut. Baginya, masyarakat tidak boleh dipecah-belah oleh kepentingan tertentu.
Sebagai anggota DPR, Maruli menegaskan dirinya bekerja berdasarkan hukum, data, dan kepentingan publik.
“Saya tidak membela perusahaan mana pun. Yang saya bela adalah proses hukum, kebenaran, dan masyarakat,” tegasnya.
Di tengah situasi bencana di Sumut, ia mengajak seluruh pihak fokus membantu masyarakat terdampak. Ia juga membuka diri untuk berdialog secara terbuka guna meluruskan kesalahpahaman.
“Dialog jujur dan transparan adalah cara terbaik menjaga kepercayaan publik dan persatuan kita sebagai keluarga besar Sumatera Utara,” ujar Maruli. (arf)
