JAVASATU.COM-GRESIK- Smelter PT Freeport Indonesia (PTFI) yang beroperasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE), Manyar, Gresik, Jawa Timur, dinilai belum memberikan dampak optimal bagi tenaga kerja lokal. Hal ini menjadi sorotan Ketua DPRD Gresik, M. Syahrul Munir, dalam hearing bersama masyarakat ring satu di sekitar KEK JIIPE, Rabu (30/10/2024).
“Kami banyak menerima laporan dari masyarakat bahwa rekrutmen tenaga kerja di PT Freeport tidak transparan. Kesempatan kerja bagi warga lokal Gresik sangat minim dan terkesan sulit,” ungkap Syahrul Munir.
Ia menekankan, kehadiran smelter Freeport di JIIPE semestinya memberikan prioritas pada masyarakat lokal Gresik.
“Kami berharap PT Freeport dan pengelola KEK JIIPE menunjukkan komitmen nyata dalam membuka peluang kerja bagi warga lokal. Kami juga meminta PT Freeport menyediakan data base lengkap pekerja by name by address untuk memastikan keterbukaan,” tegasnya.
Keluhan juga datang dari Kepala Desa Kramat, Taufiq. Ia mengaku warganya yang tinggal di area ring satu Freeport merasa dikesampingkan.
“Untuk sekadar mendapat informasi lowongan kerja pun sulit. Saat mencoba menghubungi HRD Freeport melalui WhatsApp, saya tidak pernah mendapat respons,” ujarnya.
Taufiq menambahkan, dampak dari proyek JIIPE membuat warga Desa Kramat kehilangan mata pencaharian sebagai petambak dan nelayan.
“Banyak tambak terdampak abrasi laut akibat reklamasi, dan ikan semakin sulit didapatkan, sehingga pendapatan nelayan berkurang drastis,” tambahnya.
Vice President Government Relation & Smelter Technical Support PT Freeport Indonesia, Harry Pancasakti, menyampaikan bahwa saat ini pihaknya mempekerjakan 1.440 orang, terdiri dari 715 pekerja internal dan 725 pekerja kontraktor. Mengenai permintaan data pekerja dari DPRD Gresik, Harry menyatakan akan memverifikasi data terlebih dahulu sebelum diserahkan.
Hearing ini turut dihadiri oleh perwakilan manajemen PT Freeport Indonesia, operator KEK JIIPE, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Gresik, Camat Manyar, sejumlah kepala desa dari wilayah ring satu, serta elemen ormas dan mahasiswa. (Bas/Saf)
