JAVASATU.COM- Tokoh umat Hindu di Kota Bekasi menyoroti belum dioperasikannya krematorium yang pembangunannya telah rampung sejak empat tahun lalu. Di sisi lain, mereka mengapresiasi komitmen Pemerintah Kota Bandung yang dinilai serius menyediakan fasilitas krematorium bagi umat Hindu.
Komitmen tersebut disampaikan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan saat menghadiri Doa Bersama Umat Hindu di Pendopo Kota Bandung, Jumat (26/12/2025). Farhan menyatakan Pemkot Bandung siap menyiapkan lahan dari ribuan aset daerah untuk pembangunan krematorium sekaligus sekretariat Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI).
“Pemkot Bandung memiliki sekitar 12.000 hamparan aset. Jika ditemukan lahan yang sesuai, tentu akan kami proses,” ujar Farhan.
Farhan menegaskan, pembangunan krematorium merupakan bentuk nyata pemenuhan hak beribadah seluruh warga serta penguatan toleransi dan kerukunan antarumat beragama di Kota Bandung.
Ketua PHDI Kota Bandung I Ketut Adi Purnama menyambut baik komitmen tersebut. Menurutnya, keberadaan krematorium bukan sekadar pembangunan fisik, melainkan simbol kehadiran negara dalam memenuhi kebutuhan umat Hindu.
“Ini mencerminkan Bandung sebagai kota yang menjunjung tinggi harmoni dan toleransi,” katanya.
Sikap Pemkot Bandung itu mendapat perhatian khusus dari tokoh umat Hindu di Kota Bekasi. Wakil Ketua PHDI Kota Bekasi, I Nyoman Wiadi Kori, mengapresiasi langkah Pemkot Bandung sekaligus berharap Pemkot Bekasi menunjukkan komitmen serupa.
“Kami berharap ketulusan Pemkot Bandung ini menjadi inspirasi. Umat Hindu di Bekasi menunggu komitmen nyata dari pemerintah daerah,” ujarnya, Sabtu (27/12/2025).
Ia menuturkan, Kota Bekasi merupakan daerah dengan populasi umat Hindu terbanyak di Jawa Barat. Sejak 2018, PHDI Kota Bekasi telah memperjuangkan pembangunan krematorium. Bahkan, peletakan batu pertama telah dilakukan pada 11 Oktober 2021 di Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Bekasi Utara, oleh Wali Kota Bekasi saat itu, Rahmat Effendi.
Bangunan krematorium dua lantai seluas 3.510 meter persegi tersebut telah dirancang lengkap. Namun hingga akhir 2025, fasilitas itu belum juga dapat digunakan.
“Kami mempertanyakan kelanjutan proyek ini. Setelah empat tahun, umat Hindu masih menunggu kepastian,” kata Nyoman.
Ia menilai, pemenuhan fasilitas keagamaan merupakan bagian penting dari komitmen toleransi yang tidak cukup diwujudkan melalui slogan atau penghargaan semata, melainkan harus dibuktikan melalui tindakan konkret.
“Pemkot Bandung sudah menunjukkan langkah nyata. Kini kami berharap Pemkot Bekasi menuntaskan apa yang telah dimulai sebagai bentuk penghormatan terhadap keberagaman,” pungkasnya. (arf)
