JAVASATU.COM- Jaksa Agung Republik Indonesia, melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAM-Pidum) Dr. Fadil Zumhana, memberikan persetujuan terhadap 13 permohonan penghentian penuntutan berdasarkan prinsip keadilan restoratif atau Restorative Justice (RJ). Keputusan tersebut mencakup berbagai kasus pidana yang melibatkan tersangka dari berbagai wilayah kejaksaan di Indonesia.
Senin (22/01/2024), berdasar keterangan tertulis dari Kejaksaan RI, berikut adalah 13 tersangka yang mendapatkan persetujuan penghentian penuntutan:
- Tersangka Muhammad Fazzeriannor Baser bin Basrani dari Kejaksaan Negeri Tanah Laut – Pelanggaran Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Tersangka Devan Sabdana Putra bin Sutiman dari Kejaksaan Negeri Sukoharjo – Pelanggaran Pasal 362 KUHP tentang Pencurian.
- Tersangka Okta Kristawanto alias Pesek bin (Alm) Yorimtawino dari Kejaksaan Negeri Wonogiri – Pelanggaran Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau Kedua Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.
- Tersangka Aulia Hasanopa alias Opa dari Kejaksaan Negeri Jakarta Timur – Pelanggaran Pasal 480 Ayat (1) KUHP tentang Penadahan.
- Tersangka Raka Andriantama bin Asep Kosasih dari Kejaksaan Negeri Jakarta Timur – Pelanggaran Pasal 362 KUHP tentang Pencurian.
- Tersangka Ari Silaban bin Bilmar dari Kejaksaan Negeri Jakarta Barat – Pelanggaran Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan.
- Tersangka Abdul Jalil Usman alias Iwan dari Kejaksaan Negeri Sumba Timur – Pelanggaran Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.
- Tersangka Damianus Babu Tulu alias Dami dari Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara – Pelanggaran Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.
- Tersangka Simon Eko alias Simon dari Kejaksaan Negeri Sidoarjo – Pelanggaran Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.
- Tersangka Rahman Lambeli alias Aman dari Kejaksaan Negeri Manokwari – Pelanggaran Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.
- Tersangka Kristian Wanma dari Kejaksaan Negeri Sorong – Pelanggaran Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.
- Tersangka Sirjon Umar alias Sirjon dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo – Pelanggaran Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.
- Tersangka Ledis Setiawan bin Kornain dari Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Timur – Pelanggaran Pasal 310 Ayat (4) Jo. Pasal 301 Jo. Pasal 162 Ayat (1) huruf c Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Menyikapi keputusan tersebut, JAM-Pidum menjelaskan bahwa penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif diberikan dengan pertimbangan sebagai berikut:
- Telah dilaksanakan proses perdamaian dimana Tersangka telah meminta maaf dan korban sudah memberikan permohonan maaf.
- Tersangka belum pernah dihukum.
- Tersangka baru pertama kali melakukan perbuatan pidana.
- Ancaman pidana denda atau penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun.
- Tersangka berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya.
- Proses perdamaian dilakukan secara sukarela dengan musyawarah untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi.
- Tersangka dan korban setuju untuk tidak melanjutkan permasalahan ke persidangan karena tidak akan membawa manfaat yang lebih besar.
- Pertimbangan sosiologis.
- Masyarakat merespon positif.
JAM-Pidum juga memerintahkan para Kepala Kejaksaan Negeri untuk menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) Berdasarkan Keadilan Restoratif sesuai Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 dan Surat Edaran JAM-Pidum Nomor: 01/E/EJP/02/2022 tanggal 10 Februari 2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif sebagai perwujudan kepastian hukum.
