JAVASATU.COM-MALANG- Kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengelolaan dan Penggunaan Dana Keuangan Perusahaan Daerah (PD) Rumah Pemotongan Hewan (RPH) Kota Malang tahun 2017-2018 menghadirkan SEN (49th) asal Jalan Dr. Wahidin Sudiro Jombang. Sidang digelar di Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya, Rabu (7/9/2022).
Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejari Kota Malang, Eko Budisusanto menerangkan, bermula bulan November 2017 dan RKAP tahun 2018 terdapat investasi atau penyertaan modal dari Pemerintah Kota (Pemkot) Malang sebesar Rp1,5 miliar.
“Saat itu ada pertemuan antara pihak PD RPH Kota Malang yang diwakili Plt PD RPH yaitu DD dengan terdakwa SEN sebagai Ketua Perkumpulan Revolusi Ternak Indonesia perihal penggemukan sapi” ungkap Eko.
Atas pertemuan itu, diungkapkan Eko, dibuat perjanjian kerjasama antara PD RPH Kota Malang dengan terdakwa SEN.
“Dari kerjasama tersebut ada penyimpangan antara lain; perjanjian tidak disertai dengan studi kelayakan investasi karena pada kenyataannya terdakwa SEN tidak memiliki usaha peternakan sapi atau tidak memiliki usaha penggemukan sapi atau tidak memiliki kendang pemeliharaan” papar Eko.
“Pembayarannya tidak menggunakan penyertaan modal melainkan menggunakan Kas Perusahan dengan nominal sebesar Rp.245.210.000, untuk pembelian 10 ekor sapi” imbuh Eko menerangkan.
Selain itu, lanjut Eko, PD RPH juga membeli bakalan sapi potong dari terdakwa SEN tetapi tidak dituangkan dalam perjanjian atau dokumen kontrak.
“Sehingga, jumlah total bakalan sapi potong yang telah dibeli oleh PD RPH dari terdakwa SEN baik yang tertuang dalam perjanjian maupun tidak sejumlah 95 ekor sapi senilai Rp.2.429.350.500” jelasnya.
Eko menambahkan, dalam kerjasama tersebut, terdakwa SEN tidak melaksanakan kewajiban penitipan/penggemukan bakalan sapi sesuai dengan perjanjian dan non perjanjian.
“Terdakwa SEN hanya mendatangkan 65 ekor sapi dari total keseluruhan 95 ekor sapi yang telah disepakati. Sehingga, terdakwa SEN memiliki tanggungan berupa modal pembelian sapi dengan jumlah 30 ekor sapi senilai Rp.820.035.000” urai Eko.
Diterangkan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Kota Malang telah memeriksa dua saksi yang intinya, perbuatan terdakwa SEN dalam melaksanakan kontrak kerjasama tidak sesuai dengan undang-undang yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.1.465.818.500, berdasarkan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara.
Untuk itu, terdakwa SEN didakwa dalam Dakwaan Primair: Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Subsidair: Pasal 3 jo pasal 18 UU RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Selanjutnya, agenda sidang pemeriksaan saksi akan dilaksanakan pada Rabu (14/9/2022). (Dop/Saf)
