JAVASATU.COM-MALANG- Sebuah plang besar telah dipasang di depan bangunan Sardo Swalayan di kawasan Jalan Bendungan Sutami, Kota Malang, pada hari Sabtu siang (30/12/2023). Plang tersebut dengan jelas menyatakan bahwa tanah dan bangunan tersebut adalah harta bersama yang dimiliki oleh Imron Rosyadi dan Tatik Suwartiatun yang belum dibagi, menyusul perceraiannya yang resmi.
Keputusan ini sesuai dengan hasil Peninjauan Kembali (PK) nomor 695/PK/Pdt/2023.JO, yang dikeluarkan setelah sidang perdata sebelumnya dengan nomor 2195 K/Pdt/2022.JO, nomor 30/Pdt/2022/PT.SBY.JO, dan nomor 38/Pdt.G/2021/PN BIL.
Kuasa Hukum Tatik, Helly, S.H., M.H menegaskan, dengan putusan ini, secara hukum, Sardo Swalayan diakui sebagai harta bersama (gono-gini) Imron Rosyadi dan Tatik Suwartiatun, bukan milik keluarga besar Imron Rosyadi.
“Hukum secara tegas menyatakan bahwa Sardo Swalayan adalah milik bersama Bapak Imron dan Ibu Tatik. Akta yang sebelumnya dibuat oleh Bapak Imron dan dua saudaranya, Choiri dan Fanani, dianggap cacat hukum dan tidak sah,” ujar Kuasa Hukum Tatik, Helly, S.H., M.H.
Dengan demikian, lanjut Helly, Sardo Swalayan di Malang dan Pandaan diakui sebagai aset bersama milik Imron dan Tatik. Kuasa Hukum Tatik berencana untuk melanjutkan upaya hukum terkait masalah ini.
“Walau sudah ada PK, masalah ini belum selesai. Pembagian harta bersama ini nantinya akan masuk ranah Pengadilan Agama. Kami juga akan melanjutkan upaya hukum lain terkait perkara pidana, karena akta yang dibuat oleh keluarga Imron terbukti palsu,” tambahnya.
Kata Helly, saat ini, aset tersebut masih dikelola oleh Imron Rosyadi, termasuk keuntungan bisnis yang diperkirakan mencapai Rp 41-64 miliar rupiah hingga saat ini.
“Pak Imron saat ini yang mengelola dan mendapatkan keuntungan dari aset tersebut. Estimasi keuntungan dari tahun 2009 hingga 2023 mencapai 41-64 miliar rupiah. Kami akan melakukan perhitungan untuk pembagian kedua aset tersebut,” ungkap Helly.
Pemasangan plang ini, tegas Helly, juga dimaksudkan untuk mencegah aset berpindah tangan atau digunakan sebagai jaminan di bank, sehingga tidak menimbulkan masalah baru.
“Dengan pemasangan plang ini, kami ingin mencegah kemungkinan SHM dipindahkan atau digunakan sebagai jaminan di bank. Selain itu, masyarakat juga perlu tahu bahwa Sardo di Malang dan Pandaan bukanlah milik Pak Imron dan keluarganya,” jelasnya.
Kuasa Hukum berencana untuk melanjutkan hasil putusan ke Pengadilan Agama Kota Malang.
“Setelah PK ini, akan dilanjutkan dengan pembagian harta bersama ke Pengadilan Agama. Masalah pidana juga akan kami ajukan ke Polda Jatim, karena jelas bahwa akta yang mereka buat adalah palsu,” tutupnya.
Sementara, Tatik Suwartiatun menyatakan rasa syukurnya atas putusan PK ini dan berencana untuk melanjutkan langkah selanjutnya bersama pengacaranya.
“Saya bersyukur semua ini telah selesai. Akhirnya, kebenaran menemukan jalannya sendiri. Langkah selanjutnya, saya akan berkonsultasi dengan pengacara untuk langkah-langkah yang akan diambil,” ungkap Tatik. (Dop/Saf)
