JAVASATU-GRESIK- Astana Mitra Pariwisata (ASMIPA) memberikan saran dan solusi terkait pandemi COVID-19.
Menurutnya ASMIPA, berangkat dari keprihatinan kondisi Bangsa dan Negara sekarang yg diterpa badai pandemi COVID-19. Dimana telah muncul beberapa varian baru seperti Delta dan Lambda yang jauh lebih ganas dari pendahulunya dengan tingkat penyebaran yang sangat cepat sudah tepat bila Pemerintah mengambil langkah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
ASMIPA menilai, hanya yang disayangkan langkah Pemerintah disini tidak diiringi solusi yang tepat sasaran sehingga akibatnya Rakyat menjerit tidak kuat menahan tekanan PPKM dan berisiko terjadi benturan kepentingan antara lapar dan aturan.
“Kami ASMIPA organisasi pelaku Wisata Indonesia meski yang saat ini sangat terdampak oleh pandemi COVID-19 ini tetap mendukung Pemerintah dengan memberikan masukan secara terbuka Pada Kepala Negara untuk mengambil penyikapan dalam mengatasi penyebaran COVID-19 sekaligus masukan mengatasi kesulitan yang dialami anak bangsa” kata Ketua Pembina ASMIPA, Prof H Muhammad Ashraf PhD kepada Ketua Umum ASMIPA dan jajaran pengurus via Zoom.
Solusi yang Disarankan ASMIPA
1. ASMIPA mendukung program Pemerintah baik PPKM atau pun bila terpaksa jika darurat bentuk ‘lock Down’.
Seharusnya kebijakan yang diambil Pemerintah penguncian wilayah (lockdown) selama 14 hari.
Lockdown dinilai ASMIPA lebih efektif menurunkan penyebaran virus corona ketimbang PPKM Darurat yang masih membuka beberapa sektor.
“Sebaiknya Pemerintah jangan coba PPKM Darurat, saya sarankan kalau sama-sama mengakibatkan turunnya (perekonomian) ya pakai lockdown saja sekalian, dan masyarakat dipaksa untuk disiplin 100 persen” ujar Ketua Umum ASMIPA, Umi Kulsum.
Menurutnya, Ini akan berjalan dengan baik bila pemerintah memberikan bantuan kepada masyarakat berupa bantuan sosial dalam insentif berkala sesuai kemampuan pemerintah, dengan catatan merata tidak ada pengecualian terhadapa masyarakat mampu atau tidak mampu.
“Karena jika pakai sistem BLT dan Bansos seperti sebelumnya itu rawan di korupsi. Kenapa saya berstatemen seperti itu?. Kenyataan di lapangan banyak oknum di desa yang tebang pilih hanya keluarga dan kerabat terdekat mereka yang mendapat bantuan. ‘Tidak merata’ dan jika bansos berbentuk sembako, disini juga akan ‘rawan kecurangan korupsi’, karena sembako susah kita lacak lagi dari isi sembako tersebut” terang perempuan yang biasa disapa Bunda Shofie yang juga sebagai Ketua Bidang PariwisataSatgas Nawacita Indonesia.
“Jadi alangkah merata dan adil juga tepat sasaran jika berbentuk tunai dan BLT hanya akan di berikan kepada warga yang siap di Vaksin sebagai reward atau penghargaan Pemerintah atas kesadaran mereka yang sukarela di Vaksin dan sudah di vaksin” lanjutnya.
Sarannya, dana BLT bisa diberikan saat vaksin saat itu juga. Jadi disini mengurangi kecurangan kecurangan dan kesempatan untuk korupsi serta akan menarik minat pada warga lainnya untuk segera di Vaksin. Stimulus yang diberikan juga harus mencukupi kebutuhan masyarakat selama kebijakan tersebut berlangsung tidak berlebih juga tidak kurang.
“PPKM yang sekarang telah diberlakukan kurang efektif dikarenakan masyarakat akan tetap tidak taat peraturan PPKM. Sehingga yang terjadi bentrok antara masyarakat dan aparat pemerintah, kenapa? Kalau sudah urusan perut lapar dan anak anak harus sekolah, ‘biaya sakit‘, ditagih debt collector yangg tidak kompromi apa tepat pemberlakuan PPKM tanpa insentif dari pemerintah? Akhirnya yang terjadi perang sesama antar warga dan aparat” jelas Shofie.
“Cara yang tepat dengan berikan bantuan kepada masyarakat lewat bansos BLT dan hanya buat yang siap divaksin sebagai tanda terimakasih sudah mendukung program pemerintah. Tidak ada alasan lagi berkeliaran di luar rumah” sarannya.
2. Ketua Umum ASMIPA, Umi Kulsum mengatakan, jika memang serius untuk segera menuntaskan berhentinya COVID-19 dan PPKM berjalan lancar, alangkah tepatnya jika SPBU dan arus tol yang ditutup.
“Jadi efektif, tol dan SPBU hanya diperuntukkan untuk kebutuhan esensial dan kritikal (logistik, dinas kesehatan, dan kebutuhan darurat lainnya), tapi buat masyarakat dan pengusaha ditutup total tidak ada tebang pilih. Jika masih ada yang melayani diluar itu SPBU bisa dicabut perizinannya. Dengan demikian,otomatis jalan akan sepi dan tidak perlu anggaran yang besar untuk PPKM” jelasnya.
Kemudian, lanjut Shofie, dari pihak yang berwenang difokuskan untuk jemput bola sosialisasi vaksin ke desa desa bekerja sama dengan karang taruna. Agar warganya sadar bahayanya COVID-19 dan pentingnya vaksin.
“Vaksin kolektif hingga mencapai ribuan orang justru membahayakan penyebaran COVID-19 lebih banyak.
Kenapa tidak digencarkan di tiap tiap desa saja dengan melibatkan bhabinkamtibmas, babinsa dan pol PP untuk jemput bola ke desa desa. Disini simpati masyarakat terhadap pemerintah akan lebih yakin dan percaya bahwa Pemerintah bersungguh sungguh melindungi Rakyatnya, dari pada menjaga jalan dan merazia tempat usaha yang pasti membutuhkan biaya banyak dan rawan gratifikasi dan akhirnya mengurangi simpati masyarakat terhadap pemerintah. Yang terkadang razia juga terkesan tebang pilih” papar Shofie.
Baca Juga:
3. Dari kami seluruh anggota ASMIPA (Astana Mitra Pariwisata) komunitas yang paling terdampak dan ‘sudah tidak tahu apa yang akan dimakan untuk esok hari’. “Kami siap mendukung penuh program Pemerintah tapi hendaknya tolong kebijakan yang akan diambil lebih melihat masyarakat di bawah, bukan memberikan peluang terhadap oknum untuk berkorupsi”.
4. ASMIPA siap membantu mengedukasi dan memberikan wawasan sesuai Protokol Kesehatan (Prokes) terhadap masyarakat yang belum siap di Vaksin apapun alasannya.
5. ASMIPA siap mengawal pengawasan BLT terhadap masyarakat jika dibutuhkan Pemerintah. (*/Saf)
