JAVASATU.COM- Satreskrim Polres Malang menangkap dua pelaku penipuan yang diduga mengatasnamakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk menawarkan program UMKM dan koperasi fiktif kepada masyarakat. Dengan mengenakan atribut layaknya aparatur pemerintah dan mengaku sebagai orang kepercayaan Gubernur Jawa Timur, keduanya berhasil meyakinkan perangkat desa hingga warga di sejumlah wilayah Kabupaten Malang.
Kedua tersangka berinisial H (40) dan B (28), warga Kota Malang. Mereka diamankan setelah polisi menerima laporan terkait dugaan penipuan berkedok program pemberdayaan UMKM yang menjanjikan bantuan usaha dan berbagai fasilitas pemerintah kepada masyarakat.
“Modus yang dilakukan oleh pelaku ini mengatasnamakan dari Pemprov. Jadi dengan menggunakan atribut baju Pemprov, dengan menggunakan nametag seolah-olah dari orangnya Gubernur Jawa Timur, datang ke sebuah desa di wilayah Kabupaten Malang dan menyampaikan kepada perangkat desa bahwa akan melakukan sosialisasi terkait kegiatan UMKM yang dihandle oleh Pemprov,” kata Wakapolres Malang Kompol Fahmi Amarullah saat konferensi pers, Rabu (24/6/2026).
Dalam menjalankan aksinya, kedua pelaku mengaku sebagai bagian dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jawa Timur yang ditugaskan menjalankan program koperasi masyarakat. Mereka kemudian menggelar sosialisasi di sejumlah desa dan menawarkan keanggotaan koperasi dengan iming-iming bantuan modal usaha, bantuan pemerintah, hingga kemudahan pengurusan perizinan.
“Mereka berdua mengaku merupakan bagian dari BUMD Provinsi Jawa Timur yang diutus oleh pemerintah provinsi untuk membuat program koperasi. Kemudian mereka akan melaksanakan sosialisasi dimana ketika tergabung dalam koperasi tersebut maka akan diberikan berbagai jenis bantuan pemerintahan, baik bantuan usaha maupun kemudahan perizinan,” ujar Kasatreskrim Polres Malang AKP Hafiz Akbar Prasetya.
Untuk bergabung dalam program tersebut, warga diwajibkan membayar simpanan pokok sebesar Rp100 ribu per orang. Bahkan, dalam salah satu kasus, kepala desa disebut menalangi biaya keanggotaan untuk 200 warga dengan total mencapai Rp20 juta.
“Dari kepala desa menalangi untuk 200 orang tersebut, untuk masing-masing simpanan pokok Rp100.000 dan terdapat juga 27 warga yang sudah membayar simpanan pokok untuk tergabung dengan koperasi,” jelas Hafiz.
Polisi mengungkap aksi kedua tersangka dilakukan di beberapa wilayah Kabupaten Malang, di antaranya Desa Sumberporong, Kecamatan Lawang, Desa Sukolilo, Kecamatan Wajak, dan Desa Brongkal, Kecamatan Pagelaran.
Setelah dilakukan penyelidikan, polisi memastikan seluruh program yang ditawarkan tidak memiliki hubungan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun instansi resmi lainnya. Kedua pelaku akhirnya ditangkap saat diduga kembali melakukan sosialisasi serupa di Desa Brongkal.
“Semuanya merupakan penipuan atau tipu muslihat. Setelah kami mendapatkan informasi bahwa kedua tersangka sedang melaksanakan sosialisasi serupa di Desa Brongkal, kami mendatangi lokasi dan mengamankan kedua tersangka,” ungkap Hafiz.
Dari hasil pengembangan kasus, polisi juga menemukan bahwa perusahaan yang digunakan sebagai kedok tidak memiliki legalitas yang sah. Kedua pelaku tidak dapat menunjukkan akta pendirian maupun dokumen resmi perusahaan yang mereka klaim.
“Kami cek terkait perusahaan yang mereka akui, yaitu PT yang didaftarkan, namun mereka tidak bisa menunjukkan akta pendirian maupun legalitas perusahaan dan juga tidak terdaftar pada Ditjen AHU,” bebernya.
Dalam kasus ini, polisi menyita uang sekitar Rp22 juta yang diduga berasal dari pungutan terhadap masyarakat. Penyidik juga menduga kedua tersangka berencana memperluas aksinya ke wilayah lain apabila tidak lebih dulu terungkap.
Sementara itu, Kepala Bidang Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur Satria Devi Kurniawan mengungkapkan pihaknya menemukan sejumlah kejanggalan pada dokumen yang digunakan para pelaku, termasuk format surat yang tidak sesuai dengan naskah dinas Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
“Kami cek, ternyata surat yang digunakan tidak sesuai format naskah dinas Pemprov. Tanda tangannya juga ada indikasi pemalsuan. Mereka mengaku bagian dari BUMD Pemprov Jatim, tetapi setelah kami cek ke Biro Perekonomian Jawa Timur, yang bersangkutan tidak ada,” ujarnya.
Di sisi lain, Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Malang Subangun menegaskan pihaknya tidak pernah menerima pemberitahuan maupun koordinasi resmi terkait kegiatan yang dilakukan para tersangka di sejumlah desa.
“DPMD Kabupaten Malang tidak pernah menerima surat pemberitahuan maupun koordinasi resmi terkait aktivitas yang dilakukan para pelaku. Dengan demikian kegiatan tersebut berada di luar pengetahuan dan pengawasan kami,” tegas Subangun.
Subangun mengimbau seluruh pemerintah desa agar lebih berhati-hati dan melakukan verifikasi terhadap setiap program yang mengatasnamakan pemerintah sebelum melibatkan masyarakat atau mengeluarkan dana.
“Kami mohon seluruh pemerintah desa untuk memastikan legalitas dokumen dan kejelasan kelembagaan melalui koordinasi dengan instansi yang berwenang secara berjenjang,” pungkasnya.
Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal penipuan dengan ancaman hukuman maksimal empat tahun penjara.
Polisi juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap program bantuan yang mengatasnamakan pemerintah tanpa adanya dokumen resmi dan koordinasi dengan instansi terkait. (agb/nuh)
