JAVASATU.COM- Perhimpunan Pelajar Indonesia Dunia (PPI Dunia) mengkritik arah kebijakan politik luar negeri Indonesia yang dinilai semakin menyimpang dari prinsip bebas aktif. Kritik tersebut disampaikan melalui Surat Pernyataan Sikap Nomor B.405/SPS/PPID-DITLITKA/III/2026 yang dirilis pada Sabtu (8/3/2026).
Dalam pernyataan tersebut, PPI Dunia menilai pemerintah mulai mengambil sejumlah keputusan diplomatik yang berpotensi menyeret Indonesia ke dalam orbit kepentingan imperialisme global, khususnya Amerika Serikat.
PPI Dunia menyoroti pola pengambilan keputusan yang dianggap semakin minim deliberasi institusional dan cenderung didominasi oleh keputusan personal dalam menentukan arah kebijakan luar negeri.
Organisasi mahasiswa Indonesia di luar negeri itu juga menilai munculnya fenomena “personalisasi diplomasi” yang dinilai berbahaya karena kebijakan luar negeri tidak lagi melibatkan diskusi mendalam dengan para ahli, publik, maupun mekanisme kelembagaan melalui Kementerian Luar Negeri.
Koordinator PPI Dunia periode 2025/2026, Andika Ibrahim Nasution, mengatakan Indonesia sebagai negara yang lahir dari perjuangan melawan kolonialisme tidak boleh terjebak dalam agenda geopolitik yang berpotensi merugikan kedaulatan bangsa.
“Indonesia adalah negara yang lahir dari perjuangan melawan kolonialisme, sehingga kita tidak boleh diam terhadap agresi militer yang melanggar hukum internasional demi menjaga hubungan politik personal,” kata Andika dalam keterangan tertulis, diterima redaksi Javasatu.com pada Selasa (10/3/2026).
PPI Dunia juga menyoroti keputusan pemerintah yang dinilai kontroversial, termasuk bergabung dalam Board of Peace (BoP) serta kesepakatan perdagangan Agreement on Reciprocal Trade (ART) yang dianggap tidak seimbang.
Menurut organisasi tersebut, kebijakan tersebut berpotensi menggadaikan kedaulatan ekonomi Indonesia sekaligus melemahkan prinsip politik luar negeri bebas aktif yang selama ini menjadi landasan diplomasi Indonesia.
Selain itu, PPI Dunia menilai langkah tersebut dapat memicu reaksi negatif di dalam negeri, terutama karena masyarakat Indonesia selama ini dikenal memiliki dukungan kuat terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina.
Dalam pernyataannya, PPI Dunia juga menekankan pentingnya partisipasi publik dalam setiap pengambilan keputusan strategis terkait kebijakan luar negeri.
“Keputusan politik luar negeri harus mencerminkan kepentingan bangsa, bukan sekadar subordinasi terhadap kepentingan geopolitik negara lain,” ujar Andika.
Melalui pernyataan sikap tersebut, PPI Dunia mendesak pemerintah untuk menunda status keanggotaan Indonesia dalam BoP serta membuka ruang diskusi publik yang lebih luas terkait arah kebijakan luar negeri.
Selain itu, organisasi ini juga meminta pemerintah meninjau kembali perjanjian perdagangan ART yang dinilai bermasalah, bahkan disebut telah dianulir oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat.
PPI Dunia juga mendorong Menteri Luar Negeri Sugiono untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas diplomasi Indonesia agar kebijakan luar negeri kembali berjalan sesuai prinsip konstitusi dan kepentingan nasional. (arf)