JAVASATU.COM- Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) melalui Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan atau Bakorwil III Malang mendorong penguatan peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Regional Investor Relation Unit (RIRU) guna menjaga stabilitas harga dan meningkatkan investasi di Jawa Timur. Hal ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Provinsi Jawa Timur yang digelar bersama kabupaten/kota di wilayah kerja Bakorwil III Malang, di Surabaya pada Selasa (5/5/2026) kemarin.
Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam menghadapi dinamika ekonomi sekaligus menjaga pertumbuhan daerah tetap stabil.
“Kita dihadapkan pada dinamika ekonomi yang menantang, namun juga penuh peluang. Stabilitas harga dan penguatan investasi harus berjalan beriringan,” ujar Kepala Bakorwil III Malang, Asep Kusdinar.
Berdasarkan data, inflasi Jawa Timur pada awal 2026 berada di kisaran 3,2–3,7 persen (year on year) dan masih dalam rentang terkendali. Sementara pertumbuhan ekonomi diproyeksikan mencapai 4,9 hingga 5,7 persen.
“Ini menunjukkan bahwa fondasi ekonomi kita cukup kuat, tetapi tetap perlu penguatan melalui sinergi kebijakan,” jelasnya.
Asep menegaskan, TPID dan RIRU memiliki peran strategis tidak hanya sebagai forum koordinasi, tetapi juga motor penggerak kebijakan berbasis data.
“TPID dan RIRU harus adaptif, inovatif, dan mampu merespons dinamika ekonomi dengan cepat dan tepat,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya pengendalian inflasi yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, khususnya terkait stabilitas harga pangan dan distribusi kebutuhan pokok.
“Pengendalian inflasi bukan sekadar angka, tapi menyangkut kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Di sisi lain, investasi dinilai sebagai kunci dalam mendorong penciptaan lapangan kerja dan transformasi ekonomi daerah.
“Investasi harus mampu menciptakan nilai tambah dan mendorong sektor produktif yang berdaya saing,” katanya.
Melalui kegiatan ini, pemerintah berharap terjadi peningkatan kapasitas daerah dalam membaca dan merespons kondisi ekonomi, sekaligus memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan.
“Kami ingin ada inovasi kebijakan, terutama dalam pengendalian inflasi berbasis ketahanan pangan dan digitalisasi,” ungkap Asep.
Selain itu, potensi wilayah Bakorwil III Malang di sektor pertanian, pariwisata, industri kreatif, dan ekonomi digital juga didorong menjadi peluang investasi yang konkret.
“Potensi ini harus kita dorong menjadi keunggulan kompetitif melalui promosi investasi yang terintegrasi,” jelasnya.
Asep juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas daerah dalam menghadapi tantangan inflasi dan investasi yang tidak mengenal batas administratif.
“Kerja sama antar daerah menjadi kunci agar kebijakan yang diambil benar-benar efektif dan berdampak,” pungkasnya. (sir/saf)
