JAVASATU.COM- Sebanyak lima Satuan Kerja (Satker) TNI meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dalam Rapat Koordinasi Reformasi Birokrasi (RB) TNI Tahun 2026 di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur. Pencapaian ini menjadi bagian dari upaya memperkuat transparansi dan akuntabilitas kinerja di lingkungan TNI.
“Penerapan digital government dilaksanakan untuk mendukung tugas pokok TNI guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang terbuka, inovatif, dan akuntabel,” ujar Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen TNI Richard Tampubolon dalam sambutannya yang dibacakan Asisten Perencanaan Umum Letjen TNI Candra Wijaya, Kamis (9/4).
Adapun lima satker yang meraih predikat WBK yakni Babinkum dan HAM TNI, Pusat Penerangan (Puspen) TNI, Pusat Informasi dan Pengolahan Data (Pusinfolahta) TNI, Pusat Pembinaan Mental (Pusbintal) TNI, serta Satuan Komunikasi dan Elektronika (Satkomlek) TNI.
“Diperlukan penguatan komitmen dari para pimpinan sebagai pengambil keputusan dan peningkatan pengetahuan teknis personel pengawak reformasi birokrasi TNI,” tegasnya.
Rakor RB TNI 2026 yang menghadirkan narasumber dari Kementerian PANRB tersebut mengusung penguatan reformasi birokrasi sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045, khususnya dalam mendorong implementasi digital government di lingkungan TNI.
Selain itu, TNI juga menetapkan satuan pelayanan publik unggulan di bidang kesehatan, yakni RSPAD Gatot Soebroto, Ladokgi R.E. Martadinata, dan RSAU dr. S. Hardjolukito sebagai bentuk peningkatan kualitas layanan kepada prajurit dan masyarakat.
“TNI berkomitmen untuk terus memperkuat reformasi birokrasi melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, serta kualitas pelayanan publik,” demikian disampaikan dalam forum tersebut. (arf)
