JAVASATU.COM- Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang memastikan sanksi tegas bagi pelanggar rambu dan parkir liar di kawasan Jalan Bandung, tepatnya di depan sekolah MAN 2, MTsN 1, dan MIN 1 Kota Malang, bukan sekadar gertakan. Payung hukum berupa Peraturan Daerah (Perda) telah disahkan, dan saat ini Pemkot Malang tengah mematangkan Peraturan Wali Kota (Perwal) sebagai petunjuk teknis pelaksanaannya.
Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang, Widjaja Saleh Putra, menegaskan bahwa kawasan tersebut sudah dilengkapi dengan rambu dan marka hijau yang secara spesifik diperuntukkan bagi jalur sepeda, bukan untuk area berhenti atau parkir kendaraan pengantar siswa.
“Yang pertama saya sampaikan bahwa tingkat kesadaran dari pengendara, yang pertama adalah dari pengendara ini harus paham, ada petugas atau tidak ada petugas, apalagi itu sudah ada rambu, rambu dan marka, marka itu marka hijau adalah berarti larangan untuk ditempati berhenti maupun parkir. Itu khusus untuk pesepeda. Maka harus dipahami itu,” tegas Djaja, Senin (4/5/2026).
Meski instrumen teknis penindakan berupa Perwal masih dalam tahap penyusunan, Raden Saleh mengingatkan masyarakat agar tidak berlindung di balik kekosongan juknis tersebut. Setiap pengendara yang memegang Surat Izin Mengemudi (SIM) dianggap mutlak mengetahui aturan lalu lintas yang berlaku.
“Namun sebelum Perwal itu efektif berjalan, walaupun Perdanya juga belum ada nomernya ya. Tapi kita berkewajiban. Tidak perlu menunggu Perda, tetapi itu adalah suatu hal yang harus dipahami oleh seluruh pengendara. Karena mereka sudah pasti memiliki SIM. Memiliki SIM berarti harus tahu aturannya,” paparnya.
Setelah Perwal resmi diundangkan, Dishub bersama Satpol PP akan langsung mengambil langkah eksekusi di lapangan. Sanksi administratif yang disiapkan cukup memberatkan, yakni berupa denda ratusan ribu rupiah hingga penggembokan roda kendaraan.
“Tidak ada istilah pembeda ya, tentunya dengan Perda-nya nanti berjalan tidak ada pilih kasih sudah. Tentu kita akan lakukan pengembokan dan seterusnya, karena ini ada juga, ini kita melalui sosialisasi dulu ya, karena begitu Perda ini diimplementasikan, satu konsekuensi kalau sepeda motor ada dendanya Rp250.000, kalau mobil Rp500.000,” jelasnya.
Penindakan ini juga dipastikan berjalan transparan dan objektif. Menjawab desas-desus yang menyebut bahwa keengganan menertibkan kawasan Jalan Bogor disebabkan oleh banyaknya anak pejabat yang bersekolah di MAN 2, MTsN 2 dan MIN 1 Kota Malang, Raden Saleh membantah keras. Ia memastikan hukum akan ditegakkan tanpa pandang bulu.
“Tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya. Saya tidak melihat orang tuanya, tentu ini tidak ada bedanya,” pungkasnya tegas. (jup/saf)
