JAVASATU.COM- Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI, Jazilul Fawaid, mendorong peningkatan alokasi anggaran untuk pendidikan tinggi, khususnya bagi perguruan tinggi swasta. Hal itu disampaikan saat diwawancarai Javasatu.com usai menjadi keynote speaker dalam sarasehan di Gedung FISIP Universitas Brawijaya (UB), Malang, Senin (4/5/2026).
Gus Jazil, sapaan akrabnya, menegaskan bahwa komitmen DPR RI terhadap sektor pendidikan mengacu pada amanat konstitusi yang mengharuskan alokasi minimal 20 persen dari APBN untuk pendidikan. Dari total belanja negara sekitar Rp3.800 triliun, sekitar Rp769 triliun dialokasikan untuk sektor tersebut.
“Seluruh anggota DPR dan masyarakat Indonesia harus taat pada mandat konstitusi. Undang-undang memerintahkan 20 persen anggaran untuk pendidikan, dan itu sudah dijalankan,” ujar Gus Jazil.
Meski demikian, ia menilai distribusi anggaran pendidikan masih perlu difokuskan ulang, terutama untuk mendukung penguatan pendidikan tinggi dan riset. Saat ini, menurutnya, alokasi untuk perguruan tinggi, khususnya swasta, masih sangat minim.
“Perguruan tinggi swasta itu negara hampir tidak hadir, kecuali memberi SK. Padahal mereka juga ingin berkembang, tapi dukungan anggaran sangat kecil,” tegasnya.
Gus Jazil juga menyoroti kesenjangan akses pendidikan tinggi di Indonesia, baik antara wilayah barat dan timur maupun antara kelompok ekonomi masyarakat. Kondisi ini membuat banyak lulusan SMA tidak mampu melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi.
“Indonesia ini masih ada kesenjangan, baik wilayah maupun ekonomi. Banyak yang tidak mampu kuliah, sementara bantuan yang ada masih sangat terbatas,” jelasnya.
Terkait hal itu, ia mengusulkan peningkatan jumlah penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah secara signifikan. Saat ini, penerima KIP hanya sekitar 1,2 juta mahasiswa per tahun, jauh di bawah jumlah lulusan SMA yang mencapai sekitar 6 juta orang.
“Kalau mahasiswa kita 6 juta, minimal 3 juta harus di-cover negara. Bahkan idealnya semua bisa mendapatkan akses. Anggaran negara sebenarnya cukup untuk itu,” ujarnya.
Menurutnya, peningkatan akses pendidikan tinggi menjadi kunci dalam menciptakan generasi unggul yang tidak hanya sehat secara fisik, tetapi juga memiliki kapasitas intelektual yang kuat untuk bersaing di masa depan.
“Kalau kita ingin generasi cemerlang, maka negara harus hadir, termasuk dalam memastikan akses kuliah bagi seluruh anak bangsa,” pungkasnya. (saf)
