OPINI
Gaya Elit, APBN Sulit, Mempertanyakan Logika Belanja Negara yang Terus Terbuang
Oleh: Kafka Willian Rachmanda – Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Untag Banyuwangi
(Artikel ini untuk tugas perkuliahan)
Belanja negara pada dasarnya adalah instrumen penting dalam menjaga roda pemerintahan tetap berjalan. Ia menopang operasional, meningkatkan efisiensi kerja, serta memastikan layanan publik tetap tersedia. Namun, ketika belanja dilakukan tanpa arah yang jelas, ia justru berubah menjadi beban, bahkan ancaman, bagi keuangan negara.
Belakangan, publik dibuat gelisah oleh sorotan terhadap belanja operasional Badan Gizi Nasional (BGN) yang mencapai Rp6,31 triliun. Angka ini bukan sekadar besar, tetapi memunculkan pertanyaan mendasar: apakah pengeluaran tersebut benar-benar tepat sasaran, atau justru menjadi simbol pemborosan anggaran negara?
Belanja Fantastis, Dampak Minim
Sorotan publik bukan tanpa alasan. Sejumlah pengadaan barang dan jasa di BGN dinilai janggal karena harganya jauh di atas standar pasar. Daftar belanja mencakup berbagai kebutuhan, mulai dari gadget elektronik hingga perlengkapan sandang seperti pakaian dinas, sepatu, topi, hingga ransel, dengan nilai yang fantastis.
Lebih mencolok lagi, alokasi anggaran menunjukkan prioritas yang dipertanyakan. Belanja sandang saja mencapai Rp622 miliar, sementara pengadaan sepeda menembus Rp1,2 triliun dengan harga satuan mencapai Rp49 juta. Bahkan, item sederhana seperti semir sepatu dan handuk turut menghabiskan anggaran hingga miliaran rupiah.
Postur belanja semacam ini mencerminkan pola konsumtif yang berjarak dari mandat utama lembaga, yakni pemenuhan gizi nasional. Alih-alih fokus pada substansi, anggaran justru terserap pada aspek-aspek yang tidak berdampak langsung bagi masyarakat.
Menguji Kualitas Belanja Negara
Dalam perspektif Public Financial Management, kualitas belanja (quality of spending) tidak diukur dari seberapa besar anggaran yang dikeluarkan, melainkan seberapa besar dampak yang dihasilkan.
Ada beberapa prinsip mendasar yang seharusnya menjadi pijakan:
Berorientasi pada kinerja.
Belanja harus selaras dengan tujuan utama lembaga. Pengeluaran untuk operasional memang penting, tetapi tidak boleh menggeser fokus dari mandat inti institusi.
Indikator kinerja yang jelas.
Setiap rupiah yang dibelanjakan harus memiliki keterkaitan langsung dengan target kinerja. Tanpa indikator yang terukur, anggaran rawan menjadi alat pemborosan terselubung.
Penetapan prioritas strategis.
Dalam kondisi fiskal yang terbatas, pemerintah dituntut berani memangkas belanja non-esensial. Namun, pengadaan sepeda bernilai triliunan justru menunjukkan kegagalan dalam menentukan prioritas.
Pengendalian dan evaluasi.
Fungsi audit seharusnya mampu mencegah inefisiensi sejak awal. Lolosnya belanja item kecil bernilai miliaran menjadi sinyal lemahnya pengawasan internal.
Efisiensi dan efektivitas (value for money).
Setiap anggaran harus menghasilkan manfaat nyata. Ketika ratusan miliar rupiah dialokasikan untuk sandang tanpa dampak langsung terhadap penurunan stunting, maka prinsip ini jelas dilanggar.
Antara Kepentingan Publik dan Gaya Birokrasi
Kasus ini memperlihatkan paradoks yang ironis. Lembaga yang seharusnya berfokus pada peningkatan kualitas gizi masyarakat justru terjebak dalam belanja fasilitas birokrasi yang berlebihan.
Padahal, di tengah tekanan fiskal dan keterbatasan APBN, setiap rupiah seharusnya difokuskan pada kebutuhan mendesak, seperti pemenuhan gizi anak, penanganan stunting, dan peningkatan kualitas layanan kesehatan.
Ketika “keinginan” birokrasi lebih diutamakan daripada “kebutuhan” masyarakat, maka yang terjadi adalah distorsi kebijakan. Anggaran negara tidak lagi menjadi alat kesejahteraan, melainkan sekadar penopang gaya hidup institusional.
Ancaman Nyata bagi Stabilitas Fiskal
Pemborosan anggaran bukan hanya soal etika pengelolaan keuangan, tetapi juga menyangkut masa depan ekonomi negara. Jika praktik belanja yang tidak terarah terus dibiarkan, maka dampaknya akan sistemik: cadangan fiskal menipis, ketergantungan pada utang meningkat, dan ruang kebijakan semakin sempit.
Dalam kondisi seperti ini, pemerintah berisiko kehilangan kemampuan untuk merespons krisis ekonomi secara cepat dan efektif. Beban akhirnya akan kembali kepada masyarakat—baik melalui pajak yang meningkat maupun berkurangnya kualitas layanan publik.
Penutup: Saatnya Kembali ke Akal Sehat Anggaran
Kasus belanja BGN menjadi pengingat bahwa reformasi keuangan negara belum sepenuhnya berjalan sesuai harapan. Birokrasi seharusnya menjadi lebih lincah, efisien, dan berorientasi pada hasil, bukan justru semakin gemuk dengan belanja yang tidak relevan.
Pengawasan yang ketat, transparansi anggaran, dan keberanian menetapkan prioritas harus menjadi fondasi utama. Setiap rupiah yang berasal dari pajak rakyat harus kembali dalam bentuk manfaat yang nyata.
Sudah saatnya belanja negara kembali pada akal sehatnya: bukan untuk gaya, melainkan untuk kesejahteraan. (*)
