OPINI
TKD (Transfer ke Daerah) Percepat Pembangunan Daerah dan Indonesia Maju
Oleh: Azira Nur Liana-Mahasiswi FISIP Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi
Pengeluaran negara merupakan elemen penting dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan nasional. Di tengah dinamika ekonomi global dan domestik yang terus berubah, Indonesia menghadapi tantangan untuk meningkatkan efektivitas alokasi sumber daya agar mampu mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 menjadi wujud strategi pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mempercepat kemajuan nasional di berbagai sektor. Namun, efektivitas pengeluaran negara masih menghadapi sejumlah persoalan, seperti keterbatasan sumber daya, ketidaktepatan sasaran belanja, serta kurangnya transparansi dan akuntabilitas.
Pertanyaan penting pun muncul: apakah anggaran yang ada sudah mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan meningkatkan produktivitas ekonomi secara optimal? Dan bagaimana memastikan pengelolaan dana publik benar-benar memberi manfaat jangka panjang bagi rakyat Indonesia?
Belanja Negara 2025 dan Fokus Pembangunan
Dalam APBN 2025, belanja negara ditetapkan sebesar Rp3.621,3 triliun, terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.701,4 triliun dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp919,9 triliun. Fokus utama kebijakan tahun ini adalah meningkatkan efisiensi dan kualitas belanja.
Belanja pemerintah pusat diarahkan pada transformasi ekonomi melalui pembangunan infrastruktur fisik dan digital, reformasi subsidi, serta program perlindungan sosial yang lebih adil dan tepat sasaran.
Berdasarkan fungsi, alokasi terbesar diberikan pada:
- Pelayanan umum – Rp850 triliun (31,5%), untuk birokrasi dan layanan publik.
- Ekonomi – Rp748,1 triliun (27,7%), mendorong infrastruktur, UMKM, pariwisata, dan ekonomi hijau.
- Pendidikan – Rp285,2 triliun (10,6%), sebagai investasi jangka panjang pada SDM unggul.
- Perlindungan sosial – Rp273 triliun (10,1%), menjaga daya beli masyarakat dan mengurangi kesenjangan.
- Pertahanan dan keamanan – Rp376,4 triliun (13,9%), memperkuat kedaulatan dan stabilitas nasional.
- Kesehatan – Rp124,5 triliun (4,6%), untuk meningkatkan layanan kesehatan publik.
TKD dan Penguatan Desentralisasi
Peningkatan Transfer ke Daerah (TKD) menjadi Rp919,9 triliun menandai komitmen pemerintah memperkuat desentralisasi fiskal. Jumlah ini naik signifikan dibanding tahun 2021 yang sebesar Rp795,5 triliun.
Melalui TKD, pemerintah mendorong efisiensi belanja daerah dan mempercepat pemerataan pembangunan. Dengan memperkuat kapasitas fiskal daerah, kebijakan ini menjamin keadilan sosial dan mempercepat pelayanan publik di seluruh wilayah, yakni tidak hanya di kota besar, tapi juga daerah terpencil.
Desentralisasi fiskal juga membuka peluang bagi daerah untuk berinovasi dalam pembangunan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat. Dengan begitu, semangat “membangun dari pinggiran” bukan hanya slogan, tetapi menjadi praktik nyata.
Transparansi dan Partisipasi Publik
Efektivitas APBN tidak hanya ditentukan oleh besar kecilnya anggaran, tetapi juga oleh tata kelola yang transparan dan akuntabel. Pengawasan publik dan lembaga terkait menjadi kunci agar setiap rupiah benar-benar memberi manfaat bagi rakyat.
Digitalisasi sistem keuangan negara seperti e-budgeting dan pelaporan daring harus terus diperkuat untuk mempercepat pelaporan, mencegah manipulasi data, dan menekan potensi korupsi. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam proses penganggaran juga perlu ditingkatkan agar kebijakan publik lebih responsif terhadap kebutuhan lokal.
Sinergi untuk Indonesia Maju
Pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga legislatif, pelaku usaha, dan masyarakat harus bersinergi dalam mengelola keuangan negara. Profesionalisme aparatur, pelatihan pengelolaan anggaran, serta pemberian insentif berbasis kinerja menjadi langkah penting untuk memperkuat implementasi kebijakan fiskal.
Dengan pengelolaan yang efisien, adil, dan transparan, belanja negara bukan sekadar alat administratif, tetapi motor utama pembangunan nasional. Melalui kolaborasi dan komitmen bersama, penguatan TKD dapat mempercepat terwujudnya Indonesia Maju yang inklusif, berdaya saing, dan berkeadilan sosial. (*)
*Artikel ini untuk tugas perkuliahan