Javasatu,Batu- Belasan buruh yang mewakili seluruh pekerja perusahaan di Kota Batu mendatangi gedung DPRD Kota Batu di Jalan Hasanudin Junrejo, Kamis (8/10/2020) siang.
Diketahui aksi buruh tersebut merupakan buntut dari tindakan DPR RI yang mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) menjadi UU. Para buruh di Kota Batu meminta jaminan kepada DPRD Kota Batu agar mereka tak jadi korban UU Cipta Kerja yang saat ini tengah ramai mendapatkan penolakan rakyat.
Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kota Batu, Purtomo mengatakan bahwa saat ini para buruh di Kota Batu masih jauh dari kata sejahtera. Untuk itu pihaknya menuntut keadilan kepada DPRD Kota Batu untuk menolak UU Cipta Kerja.
“Kami minta kepada DPRD Kota Batu menyuarakan keluhan kami, agar ditanggapi DPR RI menghapus UU Cipta kerja'” kata Purtomo.
Menurutnya UU Cipta Kerja sebagai produk hukum ini akan menyandera hak-hak buruh dan semakin mempertajam praktik eksploitasi kepada pekerja.
“Kita tidak mau lagi ditindas seperti zaman penjajahan Belanda. Kita tidak mau jadi korban DPR Ri” ungkap Purtomo,.
Ia menjelaskan ada poin-poin krusial yang patut disoroti dalam UU Cipta Kerja. Di antaranya, status pegawai tetap dihilangkan dan buruh kontrak diganti outsourcing. Ia mengatakan kondisi seperti itu mengembalikan kondisi buruh seperti pada zaman penjajahan Belanda.
“Kita kembali ke zaman Belanda. Kami imbau, dewan sebagai wakil rakyat menolak karena kita ini jadi korbannya DPR RI” tegas Purtomo.
Disahkannya UU ini, menurutnya bisa memicu perselisihan industrial yang semakin meruncing antara pekerja dan pemberi kerja. Karena pelanggaran- pelanggaran ketenagakerjaan sudah banyak terjadi, bahkan sebelum adanya UU ini.
“Masih banyak buruh yang gajinya telat hingga 8 bulan di Kota Batu. Jika UU ini diterapkan, kondisinya akan semakin sulit untuk buruh. Dengan adanya UU ini, tidak mengapresiasi semua lini, dia hanya sepihak, sebatas pengusaha. Kaum pekerja bagaimana?” papar Purtomo.
Menyikapi hal ini, Ketua DPRD Batu, Asmadi berjanji untuk menyampaikan keluhan buruh Kota Batu ini ke DPR RI melalui fraksi masing-masing parpol di DPR RI.
“Seperti kami di PDIP akan menyampaikan keluhan buruh Kota Batu ini ke Fraksi PDIP. Demikian juga teman-teman dari parpol lain juga akan menyuarakan keluhan ini ke fraksi parpolnya masng- masing” ujar Asmadi.
Nur Rochman Wakil DPRD Kota Batu mengapresiasi sikap perwakilan buruh yang telah memilih jalur mediasi dari pada turun ke jalan. Ia juga menyampaikan bahwa Undang undang cipta kerja belum diundangkan karena belum disahkan.
“Untuk itu ada kesempatan untuk menyampaikan poin-poin penolakan dari buruh, bisa ditulis dan diserahkan ke ketua dewan” jelasnya.
Tokoh NU ini juga menyampaikan jika diketuk palu rancangan UU menjadi UU, DPRD Kota Batu tidak mengetahui karena Antara DPRD kota Batu dengan DPR RI tidak ada hirarki.
“Tidak ada hirarki antara dewan sini dan DPR RI, sehingga pada saat ada RUU menjadi UU, kita tidak diajak bahas rancangan tersebut” ungkapnya. (Yon/Arf)
Comments 5