JAVASATU.COM-MALANG- Pendidikan di Kota Malang menjadi salah satu fokus utama dalam reses sidang pertama DPRD Kota Malang tahun 2025 pada Rabu malam (19/2/2025). Dr. Suyadi, anggota DPRD Komisi D, menyoroti sejumlah permasalahan krusial, termasuk Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS).
Menurut pria bergelar doktor dari Universitas Negeri Malang (UM) ini, pelaksanaan PPDB tahun ini berpotensi menghadapi tantangan baru dengan adanya wacana perubahan jalur zonasi menjadi jalur domisili.
“Domisili ini memungkinkan anak yang telah tinggal lebih dari enam bulan di Malang, meskipun KTP-nya luar daerah, tetap bisa mendaftar,” ujarnya.
Namun, ia menegaskan bahwa akar masalah PPDB bukan hanya sistem pendaftaran, melainkan keterbatasan daya tampung sekolah negeri.
“Setiap tahun, lulusan SD di Kota Malang mencapai 18 ribu siswa, sedangkan daya tampung SMP negeri hanya sekitar 8 hingga 9 ribu. Sisanya harus ke sekolah swasta, yang tentu memerlukan biaya,” jelas Suyadi yang duduk di komisi D yang membidangi Kesejahteraan Rakyat.
Ia pun mendorong pemerintah kota untuk mengalokasikan anggaran subsidi bagi sekolah swasta sebagai solusi pemerataan akses pendidikan.
Selain PPDB, implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga menjadi sorotan. Hingga saat ini, program tersebut belum berjalan secara optimal di Kota Malang.
“Kendala utamanya adalah infrastruktur. Setiap kecamatan membutuhkan dapur umum, contoh di Sukun saja diperlukan sekitar 15 dapur. Sayangnya, hingga kini dapur-dapur tersebut belum terbentuk,” ungkap Suyadi.
Di sisi lain, penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kota Malang mulai menunjukkan kemajuan.
“Awalnya, data ATS terbilang tinggi, tapi setelah diverifikasi, jumlahnya jauh berkurang. Kota Malang bahkan menjadi salah satu percontohan dalam penanganan ATS di Jawa Timur,” tambahnya.
Melalui reses ini, Dr. Suyadi berharap pemerintah, legislatif, dan seluruh pemangku kepentingan dapat bersinergi untuk memastikan pendidikan di Malang semakin inklusif, berkualitas, dan merata bagi seluruh warganya. (Saf)