JAVASATU.COM-GRESIK- Berdasarkan data yang dimiliki, angka kemiskinan di Kabupaten Gresik berada diatas angka kemiskinan provinsi dan nasional. Tercatat angka kemiskinan Gresik sebesar 12,42 %, angka ini lebih tinggi dibanding rata-rata Provinsi Jawa Timur sebesar 10,38 % dan rata-rata angka nasional sebesar 9,54 %.
Berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), terdapat 571 ribu warga yang masuk dalam kategori miskin.
Dari jumlah tersebut, 44 ribu sudah terdaftar dalam penerima Program Keluarga Harapan (PKH), 89 ribu sudah masuk dalam penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan sebanyak 2.450 masuk dalam penerima PKH Inklusif dan BLT BB.
Dari jumlah tersebut, tercatat kurang lebih sebanyak 440 ribu data DTKS yang belum menerima bantuan.
Untuk itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik melalui Wakil Bupati Aminatun Habibah benar-benar serius memastikan validitas DTKS yang ada agar berbagai bantuan bisa diterima oleh masyarakat yang membutuhkan. Menurut dia, persoalannya, catatan kemiskinan terkadang tidak sesuai dengan kondisi yang ada.
“Dalam mencapai tujuan tersebut kita akan terus berkoordinasi dengan pihak kecamatan, serta bekerja sama dengan berbagai organisasi untuk mengawal data tersebut. Monggo data tersebut dibuat transparan kepada masyarakat, supaya tidak ada saling mencurigai,” ujar Bu Min sapaan akrab Wabup Gresik saat Rakor validasi DTKS di Ruang Mandala Bhakti Praja, Senin (3/10/2022).
Wabup juga mengingatkan perlunya perangkat desa dan kecamatan untuk paham betul indikator-indikator apa saja yang membuat warganya layak atau tidak masuk DTKS yang batas pendataannya hingga akhir Oktober.
“DTKS ini penting karena menentukan apakah warga bisa mendapatkan bantuan hingga setahun ke depan. Oleh karenanya sepulang dari sini nanti perangkat desa dan kecamatan benar-benar melakukan evaluasi yang tentunya berpegangan pada indikator yang sudah ada. Setelah itu, kalau perlu data-data tersebut dibuka ke masyarakat karena kadang masyarakat lebih tahu kondisi yang sebenarnya,” papar Bu Min.
Dalam kesempatan ini, Bu Min juga memberikan apresiasi atas turunnya angka kemiskinan ekstrim di Kabupaten Gresik dari tahun 2020 sebesar 7% yang saat ini menjadi 2%.
“Jadi kemiskinan ekstrim kita sudah 2%, dan kita bersama-sama menginginkan angka ini bisa turun menjadi 0%,” ujarnya.
Dengan dihadiri oleh camat dari Kecamatan Gresik, Manyar dan Kebomas, serta 133 orang dari kepala desa dan perangkatnya, kegiatan ini juga diikuti oleh Kepala Dinas Sosial Ummi Khoiroh dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Abu Hassan. (Bas/Nuh)
