JAVASATU.COM- Universitas Pelita Harapan (UPH) menggelar sidang promosi doktor bagi Maria JF Kelly, lulusan Fakultas Hukum ke-196, yang meraih predikat magna cum laude setelah mempertahankan disertasinya berjudul “Penafsiran Mengenai Persekutuan Modal dan Persekutuan Orang dalam Pendirian Perseroan Terbatas oleh Suami-Istri Tanpa Perjanjian Pemisahan Harta”.
Disertasi ini menyoroti ketidakpastian hukum yang dihadapi pasangan suami-istri dalam mendirikan Perseroan Terbatas (PT) tanpa perjanjian pemisahan harta. Maria menemukan bahwa regulasi yang belum jelas membatasi hak pasangan untuk berusaha, yang bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia dalam meningkatkan taraf hidup mereka.
“Hingga saat ini, terdapat dua pendekatan hukum mengenai kepemilikan saham suami-istri dalam PT. Satu pihak menolak dengan alasan hanya ada satu modal dan satu pemilik, sementara pihak lain menganggap telah terpenuhinya persekutuan modal sehingga pendirian PT oleh suami-istri tetap sah,” jelas Maria dalam sidang yang dipimpin oleh Assoc. Prof. Dr. Velliana Tanaya, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum UPH, Selasa (18/2/2025) dalam pers rilisnya.
Sidang promosi ini turut menghadirkan Prof. Dr. Rudy Harjanto, M.M., M.Sn., S.I.Kom. sebagai promotor, serta Dr. Anne Gunadi Widjojo, S.H., Sp.N., M.Kn. sebagai ko-promotor.
Penelitian Maria menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Maria merekomendasikan revisi UUPT untuk memberikan kepastian hukum bagi pasangan suami-istri yang ingin mendirikan PT bersama.
“Revisi ini penting agar pasangan yang ingin membangun usaha tidak mengalami kendala administratif atau hukum yang dapat merugikan mereka di kemudian hari,” kata Assoc. Prof. Dr. V. Henry Soelistyo Budi, S.H., LL.M., Ketua Program Studi Doktor Hukum UPH.
Sidang ini dihadiri oleh akademisi, praktisi hukum, serta pejabat kampus UPH. Dengan disertasinya, Maria JF Kelly berharap dapat berkontribusi dalam penguatan regulasi hukum perusahaan di Indonesia, menciptakan iklim usaha yang lebih inklusif dan berkeadilan. (Saf)