JAVASATU.COM- Sejumlah aktivis Aliansi Kehenda Rakyat (Akhera) menggelar pertemuan di Kota Bogor, Jawa Barat, Rabu (15/4/2026), dan menyerukan penghentian berbagai tudingan serta fitnah terhadap Badan Gizi Nasional (BGN). Dalam forum bertema “Silaturahmi dan Sikap Tegas Masyarakat: Stop Fitnah BGN”, mereka menegaskan bahwa isu pengadaan kaus kaki senilai Rp100 ribu per pasang bukan dilakukan langsung oleh BGN.
Pertemuan yang berlangsung di salah satu gerai kopi tersebut juga menjadi ajang konsolidasi sekaligus respons atas maraknya informasi yang dinilai tidak akurat terkait kinerja BGN, lembaga yang tengah menjalankan program prioritas nasional di bidang pemenuhan gizi.
“Kami mengecam berbagai fitnah dan hoaks yang menyerang BGN. Tuduhan-tuduhan itu tidak benar, padahal BGN sedang menjalankan tugas mulia untuk memenuhi kebutuhan gizi generasi penerus bangsa,” kata Riza Ahmad, aktivis Akhera Jawa Barat.
Riza menegaskan pihaknya meyakini integritas pimpinan dan jajaran BGN dalam menjalankan tugas negara. Menurutnya, tudingan negatif yang beredar tidak memiliki dasar kuat.
“Integritas Kepala BGN, Wakil Pimpinan, dan seluruh jajaran tidak perlu diragukan. Sangat mustahil mereka melakukan hal-hal tercela seperti yang dituduhkan,” ujarnya.
Senada, Koordinator Akhera Heru Purwoko menilai serangan terhadap BGN dilakukan secara sistematis dan berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap lembaga tersebut.
“Fitnah berjilid-jilid ini dilakukan oleh pihak yang punya tujuan tidak baik, yaitu merusak kepercayaan masyarakat dan mengganggu kerja BGN,” tegas Heru.
Ia secara khusus menyoroti isu pengadaan kaus kaki senilai Rp100 ribu per pasang yang ramai diperbincangkan. Heru menegaskan bahwa informasi tersebut keliru jika dikaitkan langsung dengan BGN.
“Faktanya, pengadaan kaus kaki itu bukan dilakukan langsung oleh BGN. Jadi jangan semua hal dituduhkan ke BGN tanpa data yang jelas,” katanya.
Heru juga menanggapi kritik yang dilontarkan sejumlah pihak, termasuk pernyataan mantan pejabat publik terkait dugaan pemborosan anggaran. Ia meminta agar setiap kritik disampaikan berdasarkan data yang valid.
“Kalau menyampaikan kritik, harus berbasis data yang benar. Jangan sampai keliru membaca informasi sehingga menimbulkan persepsi yang salah di masyarakat,” ujarnya.
Para aktivis berharap masyarakat lebih bijak dalam menerima informasi serta tidak mudah terpengaruh oleh kabar yang belum terverifikasi, terutama terkait program strategis pemerintah di bidang gizi nasional. (arf)
