JAVASATU.COM- Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia (GAPEMBI) Malang Raya mulai memperketat standar layanan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) guna mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) sesuai standar pemerintah dan Badan Gizi Nasional (BGN).
Langkah itu dilakukan melalui pelatihan dan rapat kerja anggota yang digelar di Ocean Garden Trunojoyo, Kota Malang, Selasa (12/5/2026).
Ketua Korwil GAPEMBI Malang Raya R Djoni Sudjatmoko mengatakan, penguatan standar dapur menjadi fokus utama agar seluruh anggota mampu menjalankan layanan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.
“Kami ingin menyamakan misi gerakan asosiasi ini dan program kerja ke depan. Harapannya bisa bersinergi dengan seluruh pihak terkait, baik BGN, pemerintah daerah, maupun institusi sekolah,” ujar Djoni.
Menurutnya, standar layanan dapur SPPG tidak hanya berkaitan dengan kualitas makanan, tetapi juga menyangkut tata kelola keuangan, kebersihan lingkungan, hingga sistem pengolahan limbah dapur.
Dalam pelatihan tersebut, anggota GAPEMBI juga mendapatkan pembekalan terkait pengelolaan anggaran dapur berbasis cash basis agar penggunaan dana tetap terkendali dan tidak melebihi pagu yang telah ditetapkan.
“Belanja tidak boleh lebih dari pagu yang ada. Harus ada penjagaan belanja setiap hari. Kalau sampai minus dan ditemukan saat pemeriksaan, tentu menjadi tanggung jawab mitra,” tegasnya.
Selain pengawasan anggaran, GAPEMBI turut menyoroti pentingnya pengelolaan limbah dapur catering melalui sistem Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
Pengelolaan limbah minyak dan air buangan dinilai penting agar operasional dapur tidak menimbulkan pencemaran lingkungan maupun bau tidak sedap di sekitar lokasi usaha.
Djoni menjelaskan, pengelolaan limbah juga menjadi salah satu aspek penilaian BGN terhadap kelayakan dapur SPPG.
Karena itu, GAPEMBI mendorong seluruh anggota secara bertahap memenuhi standar pendukung seperti Sertifikat Laik Fungsi (SLF) dan Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP).
“Kami ingin semua dapur nantinya memenuhi standar, baik SLF maupun HACCP. Semua dilakukan bertahap karena program ini skalanya besar dan langsung menyentuh masyarakat,” jelasnya.
Ia menambahkan, program SPPG juga dinilai memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi pelaku UMKM sektor makanan dan minuman di daerah.
“Program ini bagus untuk rakyat dan juga perekonomian UMKM. Jadi memang prosesnya bertahap, ada perbaikan terus-menerus agar semakin baik,” pungkasnya. (arf)
