Javasatu,Malang- Penyelenggaraan Kongres Luar Biasa (KLB) Asosiasi Kabupaten (Askab) Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) Kabupaten Malang Jawa Timur yang diundur gara-gara tidak mempunyai izin Gugus Tugas Covid-19 dari petugas mendapat kecaman dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pro Desa.
Koordinator LSM Pro Desa, Achmad Khoesairi berpendapat semestinya para pengurus tahu situasi dan kondisi saat ini. Malang dalam masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Hal itu sangat tidak terpuji.
“Para penyelenggara adalah orang orang terpelajar yang pasti mengerti aturan, kenapa mereka sendiri yang melanggar aturan. Di desa-desa saja sosialisasi tentang PKPM gencar dilakukan, eh malah ada pergelaran acara ditengah kota.” jelas Khoesairi.
Khoesairi sangat mengapresiasi tindakan aparat kepolisian yang dengan tegas membubarkan acara yang di gelar di Ruang Anusopati Pendopo Agung Kabupaten Malang, Jalan Agus Salim Kota Malang itu.
“Saya kira Polresta Malang Kota masih baik, dalam hal ini hanya dibubarkan, karena bisa saja panitia dijerat oleh regulasi dan lalu mereka bisa ditetapkan menjadi Tersangka atas pelanggaran UU Kesehatan,” tegasnya.
Selain itu, Khoesairi juga menuding Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Malang yang paling bertanggung jawab dengan agenda itu.
“Tak hanya Pemkab Malang, terpenting lagi adalah Dispora Kabupaten Malang paling bertanggung jawab atas rencana kegiatan itu, apalagi mereka (Dispora, red) jelas lebih tahu bahwa saat ini sedang pelaksanaan PPKM dan tempat acara milik Pemkab Malang. Ini naif, disaat pemerintah sedang gencar WFH, mereka malah membiarkan orang-orang yang nota bene nya dibawah naungannya menggelar acara, lalu dibubarkan polisi, benar-benar memalukan.” sambungnya.
Terakhir Khoesairi menyampaikan, Dispora harusnya memberikan masukan pada kawan-kawan panitia pada saat akan menggelar Kongres, bukan malah membiarkan hal itu digelar di masa terlarang.
“Jika dilihat dari kegiatan kongres yg digelar di masa PPKM, maka kami curiga adanya perebutan pemilihan Ketua PSSI itu sendiri. Ada upaya kongres harus segera digelar untuk memenangkan seseorang, karena jika tidak, mestinya rencana kongres bisa digelar di waktu yang diperbolehkan, seusai masa PPKM.
“Sekali lagi, kami sepakat dengan polisi atas pembubaran kongres kemarin, karena bersamaan dengan pelaksanaan PPKM di Jawa dan Bali yang bertujuan untuk menekan timbulnya klaster-klaster baru,” tukas Khoesairi. (Agb/Arf)
