SATUPENA Soroti Krisis Demokrasi di Indonesia

JAVASATU.COM- Persatuan Penulis Indonesia SATUPENA menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap kondisi demokrasi, keadilan, dan kedaulatan rakyat di Indonesia yang dinilai semakin terancam. Dalam pernyataan resmi yang dirilis, SATUPENA mengkritik keras berbagai kebijakan politik yang dinilai lebih mementingkan kepentingan kelompok tertentu, sehingga mengabaikan prinsip dasar demokrasi bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat.

“Kami melihat dengan jelas bahwa demokrasi di Indonesia sedang dilemahkan, dengan kekuasaan yang hanya terpusat pada segelintir pihak. Dampak dari pelemahan ini dirasakan di berbagai bidang, seperti hukum, ekonomi, dan sosial,” ujar SATUPENA dalam pernyataannya pada Selasa (27/08/2024).

Pernyataan tersebut juga menyoroti upaya pemerintah untuk menganulir dua putusan penting Mahkamah Konstitusi (MK), yakni Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang melonggarkan ambang batas pencalonan kepala daerah dan Putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024 yang mengatur syarat batas usia pencalonan kepala daerah. SATUPENA menilai langkah ini sebagai tanda nyata bahwa Indonesia sedang berada dalam krisis.

Tindakan ini, menurut SATUPENA, telah memicu reaksi keras dari berbagai elemen masyarakat, termasuk aksi demonstrasi besar-besaran dan petisi yang mendesak pemerintah untuk mematuhi keputusan MK tersebut. Meskipun ada janji dari pihak pemerintah dan legislatif untuk menghormati putusan tersebut, SATUPENA menekankan pentingnya pengawasan agar janji ini benar-benar dilaksanakan.

ADVERTISEMENT

“Untuk memastikan amanah rakyat dijalankan, kami mendesak pemerintah, DPR, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan lembaga terkait lainnya untuk konsisten dalam menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan,” tegas SATUPENA.

Dalam pernyataan tersebut, SATUPENA juga mengajukan beberapa tuntutan, di antaranya agar semua pihak yang berwenang melaksanakan dengan sebaik-baiknya Putusan MK Nomor 60 dan 70, menghentikan segala bentuk kebijakan yang hanya menguntungkan segelintir golongan, serta menolak dengan tegas politik oligarki yang mematikan proses demokrasi.

Pernyataan ini ditandatangani oleh 213 penulis anggota SATUPENA, yang mewakili berbagai latar belakang dan kepentingan, dengan tekad untuk terus mengawal jalannya demokrasi di Indonesia.

Selain itu, SATUPENA juga tengah berupaya mencatatkan rekor dengan menyusun satu buku yang ditulis oleh lebih dari 250 penulis, yang saat ini telah melibatkan 186 penulis. Pendaftaran bagi penulis yang ingin berpartisipasi dalam proyek ini masih dibuka hingga 3 September 2024. Karya ini nantinya akan diterbitkan dengan ISBN dan dapat diakses oleh publik melalui KIOS SATUPENA di Gramedia Digital.

SATUPENA berharap pernyataan dan karya mereka dapat menjadi saksi abadi atas perjuangan rakyat Indonesia dalam mempertahankan demokrasi dan keadilan. (Saf)