JAVASATU.COM- Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati memaparkan enam tantangan strategis pembangunan daerah saat mengikuti forum Rembug dan Bincang-Bincang Otonomi Daerah antar Kepala Daerah dan Kementerian Dalam Negeri (REBOAN), Rabu (13/05/2026).
Dalam forum yang digelar secara daring itu, Vinanda menyoroti persoalan penurunan pendapatan transfer daerah yang berdampak langsung terhadap pelayanan dasar, mulai pendidikan hingga kesehatan.
“Harapan kami semua Puskesmas bisa buka 24 jam karena di musim penghujan banyak sekali masyarakat yang terkena penyakit. Sedangkan di BPJS Kesehatan dibatasi layanan hanya 144 diagnosa yang dilayani Puskesmas. Ini menjadi salah satu tantangan bagi kami,” ujar Mbak Wali, sapaan Vinanda Prameswati.
Menurut wali kota termuda itu, sektor pendidikan di Kota Kediri masih menghadapi persoalan keterbatasan sarana dan prasarana. Tahun ini, Pemkot Kediri hanya mampu merenovasi sekitar enam sekolah, padahal terdapat 188 sekolah yang membutuhkan perbaikan.
Di sektor kesehatan, dari sembilan Puskesmas yang ada, baru tiga yang membuka layanan 24 jam. Pemkot Kediri menargetkan seluruh Puskesmas dapat beroperasi penuh untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat.
Selain itu, Vinanda juga menyoroti aturan Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD), khususnya terkait batas maksimal belanja pegawai sebesar 30 persen dari Transfer ke Daerah (TKD). Sementara saat ini belanja pegawai Kota Kediri mencapai 36,7 persen.
“Kami mohon arahan bagaimana solusi yang bisa dilakukan dari Kemendagri,” katanya.
Tantangan berikutnya berkaitan dengan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pemda memiliki kewenangan dalam pengawasan mutu dan keamanan pangan, namun terkendala keterbatasan anggaran untuk melakukan uji laboratorium secara rutin pada seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Vinanda juga menyinggung keluhan masyarakat terkait porsi menu MBG yang dinilai terlalu sedikit, meski ahli gizi menyatakan sudah sesuai standar kebutuhan gizi.
“Dalam hal ini kami juga mohon arahan apakah ada aturan yang berkaitan dengan menu secara detail. Harapannya seluruh SPPG benar-benar melaksanakan aturan tersebut,” jelasnya.
Pada sektor ekonomi kerakyatan, Vinanda memaparkan perkembangan program Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP). Saat ini terdapat 46 gerai KKMP di Kota Kediri dan tiga di antaranya telah siap beroperasi lengkap dengan kendaraan operasional.
Namun, Pemkot Kediri masih menghadapi persoalan sinkronisasi pencatatan aset gerai dan kendaraan operasional dengan kementerian atau lembaga terkait.
“Menjadi tantangan kami adalah pencatatan aset baik gerai maupun kendaraan operasional. Dibutuhkan sinkronisasi bersama kementerian atau lembaga terkait,” ujarnya.
Persoalan lain yang disampaikan yakni terkait Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Berdasarkan Perpres Nomor 12 Tahun 2025, minimal 87 persen lahan baku sawah harus masuk kategori LP2B. Sementara kondisi lahan di Kota Kediri dinilai cukup terbatas.
Terakhir, Vinanda menyoroti persoalan pengelolaan sampah di Kota Kediri yang mencapai sekitar 150 ton per hari. Saat ini pengelolaan masih menggunakan metode sanitary landfill dengan sarana dan prasarana yang belum maksimal.
“Mohon arahan nanti mungkin bisa diberikan solusi mengenai pengelolaan waste to energy maupun pengelolaan sarana prasarananya,” pungkasnya. (kur/nuh)
