email: javasatu888@gmail.com
  • Home
  • Edusphere
  • Health On
  • Statecraft
  • Sportspace
  • Food Trip
  • Opinion
Javasatu.com
Kamis, 9 Juli 2026
No Result
View All Result
Javasatu.com
No Result
View All Result

KPU Kabupaten Malang Antisipasi Peningkatan DPTb dengan Cara Ini

by Syaiful Arif
16 Januari 2024

JAVASATU.COM-MALANG- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Malang telah mengambil langkah-langkah preventif untuk mengatasi potensi kekurangan surat suara dengan membatasi distribusi pemilih tambahan ke Tempat Pemungutan Suara (TPS). Hilmi Arif, Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Kabupaten Malang, menjelaskan bahwa pembatasan distribusi dilakukan sesuai dengan jumlah Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), berkisar antara 8 hingga 16 pemilih per TPS, tergantung pada jumlah DPT.

Hilmi Arif, Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Kabupaten Malang. (Foto: Istimewa)

“Contohnya, jika suatu desa memiliki pemilih DPTb yang melebihi kuota di semua TPS di desa tersebut, pemilih tersebut akan didistribusikan ke desa terdekat. Bahkan, distribusi pemilih DPTb dapat dilakukan ke kecamatan lain jika kuota di wilayah kecamatan tersebut sudah terpenuhi,” ungkapnya, Selasa (16/01/2024).

Menurut Hilmi, jumlah surat suara di TPS akan disesuaikan dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditambah 2 persen. Ia menegaskan bahwa jumlah DPT per TPS bervariatif, dengan jumlah maksimal 300 pemilih per TPS.

Pengurusan pemilih pindah memilih telah ditutup pada tanggal 15 Januari 2024, dan KPU memastikan tidak menerima berkas pindah memilih setelah batas waktu tersebut. Pelayanan masih dapat diberikan kepada pemilih dengan alasan seperti sedang belajar/ pendidikan, bekerja di luar domisili, pindah domisili, disabilitas yang sedang menjalani perawatan di panti sosial, dan menjalani rehabilitasi narkoba hingga H-7 sebelum pemungutan suara.

Hingga saat ini, terdapat sekitar 8.000 pemilih DPTb yang masuk dan sekitar 5.800 pemilih yang pindah ke luar Kabupaten Malang. Proses rekapitulasi data pemilih masih berlangsung.

“Data pemilih terus diperbarui seiring dengan pemrosesan berkas di sistem informasi data pemilih (sidalih),” tegasnya.

BacaJuga :

DPRD Gresik Bakal Panggil PT Indonesia Marina Shipyard Usai Buruh Tuntut Hak Normatif

Dukung Polri Bongkar Kasus Korupsi, Analis: Hukum Harus Ditegakkan Secara Independen dan Presisi

Berita sebelumnya: Bawaslu Kabupaten Malang Ingatkan KPU Kebutuhan Surat Suara Pemilu 2024

Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Malang telah mengingatkan KPU setempat untuk melakukan kajian terhadap kebutuhan surat suara bagi pemilih DPTb, mengingat pemilih masuk lebih banyak daripada pemilih yang keluar. (Saf)

Bagikan ini:

  • Bagikan ke WhatsApp(Membuka di jendela yang baru) WhatsApp
  • Bagikan ke X(Membuka di jendela yang baru) X
  • Bagikan pada Facebook(Membuka di jendela yang baru) Facebook
Tags: kpu kabupaten malangPemilu 2024

Tinggalkan BalasanBatalkan balasan

BERITA TERBARU

DPRD Gresik Bakal Panggil PT Indonesia Marina Shipyard Usai Buruh Tuntut Hak Normatif

Jelang KKN-T, Unira Malang Bekali Mahasiswa dengan Pemberdayaan Psikologis

Dukung Polri Bongkar Kasus Korupsi, Analis: Hukum Harus Ditegakkan Secara Independen dan Presisi

SPPG Beroperasi, Pedagang Ayam Pasar Kepanjen Belum Kecipratan Berkah

Kadinkes Kabupaten Malang Bantah Penggeledahan: “Kejari Hanya Minta Berkas”

MUI Gresik Perkuat Peran Mitra Pemerintah, Pengurus Dilatih Susun Policy Brief Berbasis Data

56 Desa di Gresik Rawan Kekeringan, 1.177 Petani Gagal Panen Terima Bansos

Muktamar NU ke-35 Dinilai Tepat Digelar di Tambakberas

Ngaku Kehilangan Aki, Sopir Truk di Gresik Malah Terseret Judol

Kejari Kabupaten Malang Kejar Bukti Administrasi Proyek Ambulans Rp8,4 Miliar Dinkes, Bukan Sita Kendaraan

Prev Next

POPULER HARI INI

Kadinkes Kabupaten Malang Bantah Penggeledahan: “Kejari Hanya Minta Berkas”

Kejari Kabupaten Malang Kejar Bukti Administrasi Proyek Ambulans Rp8,4 Miliar Dinkes, Bukan Sita Kendaraan

Muktamar NU ke-35 Dinilai Tepat Digelar di Tambakberas

Dukung Polri Bongkar Kasus Korupsi, Analis: Hukum Harus Ditegakkan Secara Independen dan Presisi

DPRD Gresik Bakal Panggil PT Indonesia Marina Shipyard Usai Buruh Tuntut Hak Normatif

BERITA LAINNYA

DPRD Gresik Bakal Panggil PT Indonesia Marina Shipyard Usai Buruh Tuntut Hak Normatif

Jelang KKN-T, Unira Malang Bekali Mahasiswa dengan Pemberdayaan Psikologis

Dukung Polri Bongkar Kasus Korupsi, Analis: Hukum Harus Ditegakkan Secara Independen dan Presisi

SPPG Beroperasi, Pedagang Ayam Pasar Kepanjen Belum Kecipratan Berkah

Kadinkes Kabupaten Malang Bantah Penggeledahan: “Kejari Hanya Minta Berkas”

MUI Gresik Perkuat Peran Mitra Pemerintah, Pengurus Dilatih Susun Policy Brief Berbasis Data

56 Desa di Gresik Rawan Kekeringan, 1.177 Petani Gagal Panen Terima Bansos

Muktamar NU ke-35 Dinilai Tepat Digelar di Tambakberas

Ngaku Kehilangan Aki, Sopir Truk di Gresik Malah Terseret Judol

Kejari Kabupaten Malang Kejar Bukti Administrasi Proyek Ambulans Rp8,4 Miliar Dinkes, Bukan Sita Kendaraan

Prev Next

POPULER MINGGU INI

Temuan Kwitansi Rp50 Juta di Balik Kios Kosong Pasar Buah Karangploso

PRNU Petung Belajar ke MWCNU Ngasem yang Kelola Hotel hingga Kolam Renang

Kota Malang Sumbang Tiga Atlet Pelatnas Catur Indonesia

Rute, Tarif dan Jam Operasional Trans Jatim Malang Raya

Satkamling Banjararum Masuk Tiga Besar Terbaik di Kabupaten Malang

  • Tentang Javasatu
  • Redaksi
  • Kebijakan Privasi
  • Pedoman Siber
  • Kode Perilaku Perusahaan
  • Perlindungan Wartawan

© 2026 Javasatu. All Right Reserved

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

  • Home
  • Edusphere
  • Health On
  • Statecraft
  • Sportspace
  • Food Trip
  • Opinion

© 2026 Javasatu. All Right Reserved