JAVASATU.COM- Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) menilai langkah cepat Abcandra Muhammad Akbar Supratman dalam merespons polemik penilaian ajang Lomba Cerdas Cermat (LCC) 4 Pilar MPR RI di Kalimantan Barat mencerminkan model kepemimpinan generasi muda atau Gen Z yang lebih terbuka terhadap kritik publik.
Wakil Sekretaris Jenderal PB HMI Bidang Hubungan Internasional Rizqie Mustofa mengatakan, respons cepat dan terbuka yang ditunjukkan Akbar Supratman menjadi gambaran munculnya kultur kepemimpinan baru di lingkungan institusi negara.
“Di era keterbukaan informasi hari ini, legitimasi institusi publik tidak lagi semata bertumpu pada kewenangan formal, tetapi pada kemampuan moral untuk mendengar, mengoreksi, dan memulihkan kepercayaan masyarakat secara cepat dan elegan,” ujar Rizqie Mustofa, Selasa (12/5/2026).
Menurutnya, langkah evaluasi yang dilakukan Wakil Ketua MPR RI setelah polemik LCC 4 Pilar berkembang di ruang publik merupakan bentuk tanggung jawab politik yang penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat, khususnya generasi muda.
PB HMI menilai keberanian meminta maaf secara terbuka dan melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan lomba menunjukkan sikap kepemimpinan yang responsif dan reflektif.
“Kecepatan respons itu penting, sebab generasi hari ini hidup dalam ruang kesadaran baru yang menuntut keadilan tidak hanya hadir secara normatif, tetapi juga nyata dalam praktik kelembagaan,” katanya.
Rizqie menyebut hadirnya figur muda seperti Akbar Supratman di lingkar kepemimpinan nasional membawa harapan lahirnya budaya politik yang lebih dialogis dan tidak antikritik.
“Fenomena ini menarik secara sosiologis dan politik. Kita melihat munculnya corak kepemimpinan generasi baru di tubuh negara, yakni kepemimpinan yang tidak hanya mengandalkan kekuasaan, tetapi juga responsivitas dan keberanian melakukan evaluasi,” ujarnya.
PB HMI juga menilai keberanian institusi melakukan koreksi di tengah kritik publik merupakan bagian penting dari kedewasaan demokrasi di era digital.
“Dalam filsafat politik modern, otoritas yang sehat bukanlah otoritas yang merasa selalu benar, melainkan otoritas yang memiliki kesadaran etik untuk terus menyempurnakan dirinya di hadapan kritik publik,” ucap Rizqie.
Selain itu, PB HMI berharap polemik LCC 4 Pilar menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap sistem pendidikan kebangsaan, termasuk mekanisme penilaian dan profesionalisme penyelenggara kompetisi.
“Generasi muda harus melihat bahwa negara berdiri di atas prinsip fairness, meritokrasi, dan integritas,” pungkasnya. (saf)
