JAVASATU.COM- Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana mempercepat pembangunan 1.133 unit hunian tetap (huntap) bagi korban bencana di Kota Padangsidimpuan, Sumatera Utara. Program yang semula dijadwalkan dimulai pada 2027 itu dipercepat menjadi 2026 sebagai upaya mempercepat pemulihan masyarakat terdampak bencana.
Percepatan pembangunan ditandai dengan groundbreaking kawasan huntap di Desa Palopat Pijorkoling, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Selasa (14/7/2026), yang dipimpin Wakil Ketua I Satgas PRR Pascabencana, Letjen TNI Richard Tampubolon.
“Keberhasilan pembangunan ini merupakan bukti nyata sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Semula pembangunan massal direncanakan berlangsung pada tahun 2027, namun atas permohonan percepatan dari Pemerintah Kota Padangsidimpuan serta berkat dukungan berbagai pihak, pembangunan berhasil dimajukan menjadi tahun 2026,” ujar Richard Tampubolon.
Richard menjelaskan, kawasan huntap dibangun di Desa Pal IV Pijorkoling dan Huta Koje Pijorkoling di atas lahan seluas sekitar 27 hektare. Dari total luas tersebut, sekitar 15 hektare digunakan untuk pembangunan rumah, 7,5 hektare untuk fasilitas umum dan jaringan jalan, serta 4,5 hektare sebagai ruang terbuka hijau.
Kawasan tersebut dirancang mampu menampung 1.133 unit rumah berdasarkan dokumen Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang telah disusun pemerintah sebagai acuan pembangunan wilayah terdampak bencana.
“Sebagai tahap awal percepatan, tahun ini akan dibangun 200 unit hunian, terdiri dari 100 unit dengan dukungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan 100 unit melalui Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia,” katanya.
Menurut Richard, pembangunan huntap merupakan tindak lanjut arahan Presiden Republik Indonesia dan Satgas PRR untuk mempercepat rehabilitasi pascabencana. Pemerintah, kata dia, telah menuntaskan penyusunan dokumen rencana induk yang menjadi dasar pelaksanaan pembangunan di lapangan.
“Kita sesuai dengan arahan dan perintah dari Bapak Presiden dan Kasatgas. Saat ini dokumen rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi telah selesai disusun dan menjadi acuan pelaksanaan di lapangan,” ujarnya.
Richard berharap seluruh proses pembangunan dapat berjalan sesuai target melalui kolaborasi lintas kementerian, pemerintah daerah, TNI, Polri, dunia usaha, hingga masyarakat.
“Semoga seluruh proses pembangunan berjalan lancar melalui kerja sama lintas sektoral, budaya gotong royong, supervisi yang baik, kolaborasi, serta semangat kebersamaan bersama masyarakat,” tuturnya.
Usai melakukan groundbreaking di Padangsidimpuan, rombongan Satgas PRR melanjutkan kunjungan ke Desa Hapesong, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan untuk meninjau pembangunan huntara dan huntap serta menyerahkan bantuan sembako kepada 214 kepala keluarga (KK) calon penghuni.
Richard mengungkapkan, hingga kini masih terdapat 214 KK yang tinggal di hunian sementara. Mereka berasal dari Desa Simatohir, Kecamatan Angkola Sangkunur, serta Desa Panobasan Lombang, Kecamatan Angkola Barat.
Di lokasi tersebut, pemerintah juga menyiapkan pembangunan kawasan huntap seluas sekitar 5 hektare dengan kapasitas 227 unit rumah yang dibangun oleh Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia sebagai mitra pemerintah.
“Atas nama TNI dan seluruh jajaran yang terlibat dalam Satgas PRR, saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia beserta seluruh pihak yang telah menunjukkan kepedulian dan komitmen nyata dalam membantu masyarakat,” ucap Richard.
Berdasarkan hasil peninjauan, progres pembangunan menunjukkan perkembangan positif. Pematangan lahan di Blok A telah selesai dan siap memasuki tahap konstruksi fisik, sementara Blok C masih dalam proses pematangan lahan.
Richard menegaskan kualitas pembangunan harus menjadi perhatian utama agar rumah yang dibangun aman dan tahan terhadap risiko bencana.
“Saya berharap seluruh pihak terus menjaga koordinasi, memperkuat sinergi, dan mengedepankan kualitas pekerjaan sehingga setiap rumah yang dibangun benar-benar memenuhi standar keamanan, kenyamanan, dan ketahanan terhadap risiko bencana,” tegasnya.
Ia juga meminta pembangunan kawasan huntap tidak berhenti pada penyediaan rumah, tetapi diintegrasikan dengan program pemberdayaan masyarakat agar kawasan tersebut berkembang menjadi permukiman yang mandiri dan produktif.
“Saya berharap Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan bersama kementerian dan lembaga terkait terus mengintegrasikan berbagai program pemberdayaan masyarakat, mulai dari penyediaan sarana prasarana, pengembangan ekonomi, peningkatan keterampilan, hingga penciptaan lapangan usaha sehingga kawasan Huntap Hapesong menjadi permukiman yang mandiri, produktif, dan sejahtera,” pungkasnya. (saf)
