JAVASATU.COM-BATU- Sidang perkara dugaan kasus pelecehan seksual yang terjadi di SMA Selamat Pagi Indonesia (SPI) Kota Batu dengan terdakwa JEP alias Ko Jul kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Malang, Rabu (10/8/2022).
Dalam jadwal sidang ke-23 ini, beragendakan Replik atau jawaban dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) atas Pledoi dari kuasa hukum terdakwa pada Rabu lalu. JPU yakin bahwa perkara tersebut bukan rekayasa dan akan terbukti.
Kasi Intel Kejari Batu, Edi Sutomo mengatakan, persidangan perkara kasus yang terjadi di SMA SPI dengan terdakwa JEP alias Ko Jul bukan rekayasa dan akan terbukti.
“JPU yakin terhadap dakwaan maupun tuntutan yang sudah dibacakan dan diuraikan serta dibuktikan secara materiil dan juga analisa yuridis yang telah dituangkan dalam surat tuntutan JPU” kata Edi Sutomo, Rabu (10/8/2022).
“Maka dari itu mari bersama – sama kita kawal dan kita lihat pertimbangan-pertimbangan apa yang lebih meyakinkan majelis hakim dalam memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya” imbuhnya.
Sedang, Tim Kuasa Hukum JEP, Jeffry Simatupanhg, S.H., MH usai mengikuti sidang kepada awak media menyampaikan, jika JPU selalu mengulang-ulang dakwaan dan tetap bertumpu kepada asumsi bukan pembuktian.
“Dalam perkara ini kami sampaikan, bahwa pelapor dan yang mengaku sebagai korban hanya satu orang. Tidak tepat kalau dikatakan 8 sampai 9 orang, itu tidak tepat. Karena menurut keterangan dari Pengadilan Negeri pun sudah menyatakan dalam rilisnya, bahwa dalam perkara kami yang diduga korban atau sebagai pelapor hanya satu orang saja,” kata Koh Jeffry sapaan akrabnya.
Pihaknya melihat Polda Jatim memiliki Hotline untuk kasus-kasus eksploitasi ekonomi.
“Kami pun juga punya hotline untuk bagi Alumni SPI yang merasa, bahwa laporan-laporan ini adalah laporan-laporan bohong atau laporan-laporan fitnah kami membuka hotline juga. Kenapa?” kata Koh Jeffry.
“Sekali lagi kalau ada saksi yang bisa melaporkan 15 orang, kami bisa menghadirkan 100 orang yang menyatakan, bahwa laporan ini adalah bohong. Dan sekali lagi kami menyatakan, bahwa laporan ini ada yang merekayasa bahwa laporan ini adalah bohong fitnah berdasarkan pembuktian di pengadilan. Kami tidak mengatakan ini hanya berdasarkan asumsi,” imbuh Koh Jeffry.
Menurutnya, perkara tersebut sudah selesai pembuktiannya dan pihak kuasa hukum JEP menyatakan, bahwa perkara yang tengah ditanganinya adalah perkara asumsi.
“Ya, karena perkara ini tidak ada alat bukti yang mendukung bahwa terdakwa tidak melakukan tindak pidana pelecehan seksual atau kekerasan seksual. Maka kami meminta berdasarkan pembuktian, berdasarkan fakta persidangan untuk membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum,” tegas Koh Jeffry.
Tak hanya itu, tim kuasa hukum JEP juga meminta kepada Majelis Hakim agar berdiri tegak dalam kebenaran dan mempertimbangkan segala alat bukti, dan fakta-fakta persidangan yang sudah terungkap di persidangan.
“Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum kami tim penasihat hukum kami memegang fakta itu, memegang alat bukti itu, memegang transkipnya. Tidak boleh ada penyelundupan hukum atau penghilangan fakta persidangan. Dan bagi kami banyak fakta-fakta persidangan yang tidak dicantumkan dalam tuntutan. Bahkan dalam replik yang sudah kami ungkap dalam jawaban kami, dan Jaksa tetap sekali lagi bertumpu pada asumsi,” pungkas Koh Jeffry. (Yon/Saf)