JAVASATU.COM-MALANG- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malang menggelar rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pencabutan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, yang telah diubah dengan Perda Nomor 13 Tahun 2018. Rapat berlangsung di ruang sidang DPRD Kabupaten Malang, Rabu (7/5/2025), dipimpin Ketua Panitia Khusus (Pansus), Dr. Miskat, SH, MH.
Agenda ini turut dihadiri Tim Raperda Kabupaten Malang, anggota Pansus, serta perwakilan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Dalam paparannya, Dr. Miskat menyatakan bahwa pencabutan perda diperlukan karena peraturan tersebut tidak lagi sesuai dengan kerangka hukum nasional yang berlaku saat ini.
“Perda ini dulunya dibuat sebagai landasan penyelenggaraan administrasi kependudukan di daerah. Namun dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, pengaturan Adminduk bukan lagi kewenangan daerah, tetapi sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri,” ujarnya.
Miskan menegaskan bahwa pencabutan perda akan diteruskan ke tahapan legislasi berikutnya. Pihaknya juga memastikan bahwa pencabutan ini tidak akan mengganggu layanan Adminduk di Kabupaten Malang, karena seluruh ketentuan teknis telah diatur dalam peraturan pusat yang bersifat nasional.
“Kami memastikan bahwa proses transisi pencabutan perda ini tetap memperhatikan kepentingan masyarakat, khususnya dalam pelayanan dokumen kependudukan yang cepat, mudah, dan akuntabel,” tegasnya.
Pendapat akademis juga disampaikan oleh Dr. Fathurrohman, SH, MHum, dari Universitas Muhammadiyah Malang (UMM). Ia menjelaskan bahwa sejumlah regulasi pusat telah mengatur secara komprehensif tata kelola Adminduk, yaitu: (1) Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, (2) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan UU Adminduk, yang dalam Pasal 20 menegaskan bahwa penyelenggaraan kewenangan Adminduk menjadi tanggung jawab bupati/wali kota melalui Peraturan Bupati/Wali Kota, (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 108 Tahun 2019 yang mengatur secara teknis pelaksanaan Perpres 96 Tahun 2018, mencakup prosedur layanan, standar dokumen, hingga sistem pelaporan kependudukan.
“Dengan adanya regulasi-regulasi ini, maka keberadaan Perda di tingkat kabupaten justru bisa tumpang tindih dan tidak memiliki kekuatan hukum yang sah. Karena itulah, pencabutan perda menjadi suatu keharusan,” tegas Dr. Fathurrohman.
Ia menambahkan, sebagai gantinya, pemerintah daerah dapat menyusun Peraturan Bupati (Perbup) yang mengatur aspek-aspek teknis yang belum diatur dalam Permendagri, sehingga tetap bisa memberikan kepastian layanan kepada masyarakat.
Dengan demikian, Kabupaten Malang akan menyesuaikan kebijakan daerahnya agar selaras dengan regulasi nasional dan prinsip good governance dalam pelayanan publik. (Adv/Jup/Arf)
