JAVASATU.COM- Wali Kota Kediri, Vinanda Prameswati menekankan pentingnya digitalisasi dan peningkatan literasi keuangan dalam Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kota Kediri tahun 2026 yang digelar di Ruang Joyoboyo, Balai Kota Kediri, Kamis (7/5/2026). Program TPAKD disebut menjadi instrumen penting untuk memperluas akses keuangan masyarakat sekaligus meningkatkan kesejahteraan.
Dalam arahannya, Mbak Wali, sapaan Wali Kota Vinanda Prameswati, menegaskan bahwa TPAKD tidak hanya berfokus pada pembukaan akses layanan keuangan, tetapi juga memastikan masyarakat memahami dan mampu memanfaatkannya secara bijak.
“Peran TPAKD hari ini semakin strategis. Kita tidak hanya bicara tentang membuka akses, tetapi memastikan bahwa akses tersebut benar-benar dipahami, dimanfaatkan, dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025, tingkat literasi keuangan nasional masih berada di angka 66,46 persen, sementara inklusi keuangan sudah mencapai 80,51 persen. Kondisi ini menunjukkan masih adanya kesenjangan pemahaman masyarakat terhadap layanan keuangan.
Menurutnya, hal tersebut membuka potensi risiko seperti pinjaman ilegal, judi online, hingga penipuan investasi. Karena itu, TPAKD diminta menyusun program yang lebih terarah, terukur, dan berdampak langsung bagi masyarakat.
“Kita ingin program kerja yang tidak hanya memperluas akses, tetapi juga meningkatkan kualitas pemanfaatannya. Lebih tepat sasaran dan bisa dievaluasi secara berkala,” tegasnya.
Mbak Wali juga menekankan bahwa penguatan literasi keuangan tidak boleh hanya berhenti pada perluasan akses, tetapi harus menyasar penggunaan aktif dan aman, terutama bagi pelaku UMKM, pekerja informal, perempuan, dan pemuda. Untuk 2026, Kota Kediri menargetkan Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) mencapai 7,58.
Ia memaparkan tiga fokus utama program, yakni peningkatan rekening pelajar melalui program Satu Rekening Satu Pelajar, penguatan pembiayaan UMKM melalui program KuMapan, serta perluasan literasi keuangan yang lebih masif dan kontekstual.
“Edukasi harus dimulai sejak dini, dari sekolah dasar hingga SMP, agar budaya menabung dan pengelolaan keuangan terbentuk sejak awal,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala OJK Kediri, Ismirani Saputri, menyampaikan bahwa pada 2025 terdapat enam program TPAKD yang telah terealisasi, mulai dari kredit melawan rentenir KuMapan, Satu Rekening Satu Pelajar, hingga Kediri Financial Festival.
Untuk 2026, program akan difokuskan pada optimalisasi rekening pelajar, penyaluran KuMapan, penguatan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan, pengembangan Galeri Investasi, serta literasi keuangan bagi pelaku usaha.
“Seperti yang disampaikan Mbak Wali, keberhasilan program ini membutuhkan sinergi dan kolaborasi semua pihak,” ujarnya.
Rapat pleno TPAKD 2026 ini menjadi langkah strategis Pemkot Kediri dalam memperkuat inklusi keuangan berbasis digital sekaligus meningkatkan perlindungan masyarakat dari risiko keuangan ilegal. (kur/arf)
